Pemerintah akan Mengerem Proyek dengan Nilai Impor Tinggi

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk mengurang defisit neraca berjalan (current account deficit/CAD) serta menjaga stabilitas neraca pembayaran, belakangan ini pemerintah berencana untuk menunda beberapa proyek infrastruktur.

Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Bambang Prijambodo menjelaskan, penundaan akan difokuskan pada proyek-proyek dengan kebutuhan impor yang tinggi tetapi tidak dapat menggerakkan roda perekonomian secara cepat. Sebab menurutnya, saat ini yang dibutuhkan adalah dorongan ekonomi dalam jangka pendek.

"Kita harus bisa mengendalikan sisi impor untuk proyek-proyek yang tidak menghasilkan. Gunanya ada tetapi tidak memberikan hasil dalam jangka pendek," ujar Bambang selepas acara Seminar menentukan Nasib Indonesia Jangka Panjang di Jakarta, Kamis (7/8/2018).

Dirinya menjelaskan, dengan impor yang dikurangi sekaligus dapat mengurangi faktor yang menekan pertumbuhan ekonomi.

Misalnya saja, pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terpencil yang berfungsi untuk meratakan pembangunan. Proyek semacam ini, menurut Bambang tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek.

"Pembangunan di daerah itu penting sebagai prioritas pemerataan. Tetapi kalau semisalnya di daerah terpencil tidak menggerakkan ekonomi, tentu menjadi perhatian," ujar dia.

Di sisi lain, efek dari penundaan proyek semacam ini tidak akan memberikan dampak yang cukup besar. Meski nilai impor yang dibutuhkan cukup besar.

Memang, Bambang menjelaskan, tidak semua infrastruktur dapat mendorong ekonomi dalam jangka pendek.

"Jadi ada pilihan, apakah kita akan tetap pertahankan di sini (proyek infrasttruktur daerah), atau dengan berbagai masalah jangka pendek yang harus tangani ditangani atau perlu kendalikan impor," tambah Bambang.

"Maka pilihannya impor yang tidak memberikan dampak besar terhadap ekonomi tapi mempunyai konten besar yang dikurangi," jelas dia.