JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri menegaskan isu serbuan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah dianggap telah selesai.
Berdasarkan hasil penyelidikan pemerintah, DPR RI, dan investigasi media lokal di Morowali Industrial Park (MIP) ditemukan fakta bahwa isu TKA yang selama ini beredar adalah tidak benar.
Menaker Hanif mengatakan hal tersebut usai mengikuti video conference tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) di Morowali sekaligus rapat kordinasi penanganan isu TKA di Morowali di gedung Bina Graha Kantor Staf Presiden Jakarta, Selasa (7/8/2018).
Turut hadir Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, Kepala BKPM Thomas Lembong, Deputi IV KSP, Dirlantas Keimigrasian Cucu Koswara, Dirjen Perhubungan Laut Agus R. Purnomo, Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta PKK) Maruli A. Hasoloan, dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerja dan Keselamatan Kesehatan Kerja (Binwasnaker K3) Sugeng Priyanto.
Baca juga: Pemerintah Siap Pasok SDM untuk Industri Smelter
Berdasarkan laporan yang diterima Hanif, jumlah TKA di Morowali sebanyak 10,9 persen (3.121 orang) dari total pekerja lokal berjumlah 25.447 orang.
Dengan demikian, proporsi tersebut dinilai masih ideal karena lapangan kerja untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) jauh lebih tinggi.
"Itu artinya kawasan Industri di Morowali membuka perluasan kesempatan kerja untuk TKI sekaligus juga memberikan kesempatan untuk transfer pengetahuan dan teknologi sehingga TKI bisa memiliki kompetensi lebih baik," ujar Hanif dalam pernyataan tertulis, Selasa.
Menaker menambahkan dengan adanya pengakuan wartawan tersebut, maka isu jutaan TKA di Morowali sudah selesai.
"Ini saya anggap isu jutaan TKA sudah selesai, case closed," ujar Menaker Hanif.
Pengecekan ke lapangan
Mulai dari anggota Komisi IX DPR RI, pengawas Ketenagakerjaan, wartawan, hingga tim Satgas Pengawasan TKA yang terdiri dari 24 kementerian instansi telah berkunjung ke Morowali
"Kesimpulannya kurang lebih sama. Jadi jangan digoreng-goreng lagi isu ada jutaan TKA Tiongkok ilegal," katanya.
TKA jangan dipolitisasi
"Kalau itu yang terjadi tak akan selesai. Isu ini akan berkembang terus. Sangat tidak bijaksana jika ini dikembangkan terus," ujar Moeldoko.