Tinggi Jelang 2019, Mensos Bantah Kebijakan Bansos Populis

Kompas.com - 08/08/2018, 17:04 WIB
Ketua Bidang Kelembagaan DPP Partai Golkar Idrus Marham saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/7/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Bidang Kelembagaan DPP Partai Golkar Idrus Marham saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran dana Bantuan Sosial ( Bansos) pemerintah melonjak cukup besar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.

Untuk anggaran dana Program Keluarga Harapan ( PKH) saja, Menteri Sosial Idrus Marham menyebut naik dua kali lipat dibandingkan tahun 2017 lalu.

Tahun ini, pemerintah menganggarkan Rp 39 triliun untuk PKH, sementara tahun lalu hanya sekitar Rp 17 triliun.

Idrus pun membantah lonjakan anggaran bansos ini sebagai salah satu cara untuk menarik simpati masyarakat di akhir tahun pemerintahan. Sebab, menurutnya, langkah ini sudah sesuai rencana awal pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan.

"Tidak sama sekali, ini memang strategi kami dari hasil evaluasi. Kami ingin kemiskinan lebih rendah lagi dan kami lihat PKH ini efektif, makanya kami ingin efektifkan lagi, salah satunya dengan tambah anggaran," ujar Idrus ketika memberikan penjelasan kepada awak media di Jakarta, Kamis (8/8/2018).

Lebih lanjut Indrus menjelaskan, penambahan anggaran hingga dua kali lipat diharapkan efektif medorong masyarakat untuk menggerakkan roda perekonomian, sehingga mampu mandiri dalam menghidupi diri mereka.

"PKH ini paling efektif, hanya saja perlu diingatkan bahwa PKH ini tidak permanen. Untuk itu kami ingin ditambah lagi anggaran dan penerimanya, sehingga memotivasi rakyat bahwa mereka akan pikir bagaimana mandiri kalau bisa makan. Tidak ada masalah ini," lanjut dia.

Dirinya pun memastikan, penerima PKH yang telah berhasil 'mentas' dari kemiskinan tidak akan menerima dana bantuan sosial lagi pada tahun berikutnya.

Sebab, pihaknya terus melakukan evaluasi. Selain itu, program ini tidak hanya memberikan dana bantuan saja, tetapi juga pendampingan sehingga ketika mereka sudah mampu dan mandiri akan timbul kesadarakn untuk menyatakan berhenti menerima PKH.

"Sekarang ini kalau tidak salah, sudah ada sekitar 300 ribuan tahun ini (yang tidak miskin lagi)," sebut Idrus.

Idrus pun menjamin, ketika bantuan ditarik, mereka yang tak lagi menerima dana bantuan akan kembali jatuh miskin.

"Tidak, kan ada evaluasi, karena itu program kemiskinan ini tidak hanya memberikan bantuan secara fisik, tapi juga memotivasi mereka sudah punya semangat hidup untuk maju dan mandiri," ujar dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X