Pengusaha Sebut Biaya "Swap" Valas BI Masih Kemahalan - Kompas.com

Pengusaha Sebut Biaya "Swap" Valas BI Masih Kemahalan

Kompas.com - 08/08/2018, 20:05 WIB
Petugas menunjukan pecahan dollar Amerika di salah satu gerai penukaran mata uang di Kwitang, Jakarta, Jumat (29/6/2018). Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada perdagangan Jumat (29/6/2018) siang berada pada level Rp 14.360.MAULANA MAHARDHIKA Petugas menunjukan pecahan dollar Amerika di salah satu gerai penukaran mata uang di Kwitang, Jakarta, Jumat (29/6/2018). Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada perdagangan Jumat (29/6/2018) siang berada pada level Rp 14.360.

 

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusaha menilai biaya swap valas yang ditetapkan Bank Indonesia masih memberatkan mereka.

Biaya swap valas jadi perhatian karena pemerintah sedang mengupayakan devisa hasil ekspor (DHE) kembali ke Indonesia dalam rangka menjaga ketahanan devisa serta mendorong perekonomian.

Swap merupakan transaksi pertukaran dua valas melalui pembelian tunai dengan penjualan kembali secara berjangka atau penjualan tunai dengan pembelian kembali secara berjangka.

Swap bermanfaat untuk mendapat kepastian kurs karena kurs yang dipakai bersifat tetap selama masa kontrak.

"(Biaya swap) 5 persen masih kemahalan. Kalau bisa ongkosnya jangan mahal-mahal," kata Ketua Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno dalam acara diskusi di Hotel Milenium, Rabu (8/8/2018).

Menurut Benny, tidak ada ruginya menurunkan biaya swap valas karena manfaatnya adalah meningkatkan devisa untuk negara. Jika biaya swap terlalu mahal, justru akan membuat perusahaan rugi yang ujung-ujungnya terhambat dalam membayar pajak dan pemerintah juga yang dirugikan.

Biaya swap yang dikenakan BI saat ini sebesar 5 persen untuk tenor satu bulan dan 6 persen untuk jangka waktu enam bulan. Benny juga mengusulkan supaya ada peraturan fleksibel yang membedakan kewajiban perusahaan dalam membawa pulang DHE.

"Seharusnya eksportir berbahan baku sumber daya alam yang dikasih Tuhan ke kita, kayak tambang, harusnya diwajibkan (bawa pulang DHE). Tapi, kalau industri yang bahan bakunya impor, karena di dalam negeri tidak ada barangnya, dan mempekerjakan banyak pekerja, harusnya diringankan karena bahan bakunya dibikin," tutur Benny.

Perbedaan perlakuan itu dipandang penting karena pengusaha yang bahan bakunya sangat bergantung pada impor masih butuh valas untuk proses produksi dan kegiatan usaha mereka. Contoh industri yang bergantung pada bahan baku impor salah satunya manufaktur.

Sebelumnya, BI menjanjikan biaya swap valas akan lebih murah.

Dengan begitu, harapannya para eksportir bisa membawa pulang DHE mereka dan mengkonversi dari valas (umumnya dollar AS) ke rupiah.


Close Ads X