Ini 3 Tantangan Implementasi Perizinan secara Online

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Perekonomian mengakui penerapaan Online Single Submission (OSS) atau sistem pelayanan elektronik terintegrasi masih dalam tahap penyempurnaan meski menurutnya telah berjalan baik dalam kurun waktu satu bulan belakangan.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengungkapkan terdapat setidaknya ada 3 tantangan dalam penerapan OSS:

1. Cakupan Sistem Terlampau Besar

Susiwijono mengatakan dalam proses penyempurnaan sistem OSS, pihaknya melibatkan 25 sistem Kementerian Lembaga dan 514 pemerintah daerah. Tentu tidak mudah mengintegrasi begitu banyak sistem ke dalam OSS.

"Cakupan sistem yang sedemikian besar sehingga di dalam implementasinya banyak dinamika," ujar Susiwijono di kantornya, Kamis (9/8/2018).

Sehingga, integrasi sistem OSS dengan kementerian/lembaga terkait masih belum 100 persen lancar.

"Sebagian sistem di Kementerian/lembaga masih memerlukan interface untuk integrasi dengan sistem OSS," jelasnya.

2. Pemangku Kepentingan Masih Lebih Nyaman dengan Pola Lama

Tantangan lain adalah, para pelaku pasar banyak yang masih lebih nyaman menggunakan pola konvensional.

"Untuk itu, kami terus melakukan sosialisasi, edukasi maupun bimbingan teknis, termasuk membuat infografis dan youtube, karena pemahaman atas sistem ini masih beragam," katanya.

3. Klasifikasi dan Standard Prosedur Baru 50 persen rampung

Kemudian, tantangan lainnya adalah penyempurnaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan proses pengundangan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NPSK) yang baru selesai 50 persen.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pun masih belum sepenuhnya fokus kepada pengawasan dan pemenuhan komitmen.

"Tim OSS perlu memberikan arahan ke DPMPTSP untuk tetap melakukan pelayanan perizinan dengan fokus ke pengawasan pemenuhan komitmen," kata Susiwijono.

Susiwijono mengatakan Kemenko Perekonomian juga berupaya untuk mempercepat peralihan pelayanan sistem OSS kepada BKPM, setidaknya dalam waktu 6 bulan sejak OSS diluncurkan 9 Juli 2018 lalu.

Evaluasi pun terus dilakukan supaya pelayanan izin usaha melalui OSS dapat berjalan semakin baik.

"Kami akan terus melakukan pengembangan sistem meski operasional sistem ini sudah stabil," kata dia.