Peternak Sayangkan Industri Tak Wajib Serap Susu Segar Lokal

Kompas.com - 13/08/2018, 18:46 WIB
Peternak menyetor susu di tempat penampungan susu (Milk Collection Point) digital Los Wanasari, Pangalengan, Bandung, Jawa Barat, Kamis (25/1/2018). PT Frisian Flag Indonesia bekerjasama dengan Koperasi Peternakan Bandung Selatan Pangalengan telah membangun dan mengoperasikan lima MCP digital pertama di Indonesia untuk mendorong peningkatan kesejahteraan peternak sapi perah. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOPeternak menyetor susu di tempat penampungan susu (Milk Collection Point) digital Los Wanasari, Pangalengan, Bandung, Jawa Barat, Kamis (25/1/2018). PT Frisian Flag Indonesia bekerjasama dengan Koperasi Peternakan Bandung Selatan Pangalengan telah membangun dan mengoperasikan lima MCP digital pertama di Indonesia untuk mendorong peningkatan kesejahteraan peternak sapi perah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia (APSPI) Agus Warsito menyoroti diterbitkannya Peraturan Kementerian Pertanian (Permentan) Nomor 30 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permentan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Peredaran Susu.

Ini terkait perubahan pasal yang tidak lagi mewajibkan Industri Pengolahan Susu (IPS) dan Importir untuk melakukan penyerapan Susu Segar Dalam Negeri (SSDN) dan melakukan kemitraan demi meningkatkan produksi dan kualitas susu dalam negeri.

"Kami terkejut dan merasa terpukul sekali. Peternak tentu menyayangkan sekali perubahan peraturan menjadi Permentan 30/2018 yang menghapus semua kewajiban pelaku usaha untuk menyerap SSDN dan melakukan program kemitraan dengan peternak sapi perah lokal," kata Agus dalam pernyataannya, Senin (13/8/2018).

Padahal, setahun terakhir Kementan cukup gencar melakukan sosialisasi pelaksanaan kemitraan yang mulai diwajibkan bagi IPS dan importir.

Agus juga melihat hilangnya kewajiban menyerap dan melakukan kemitraan untuk peningkatan produksi dan kualitas SSDN akan berdampak makin terdesaknya posisi peternak sapi perah lokal.

"Saat ini serapan susu nasional saja hanya ada di angka 18 persen. Harga jual susu di tingkat peternak juga sangat rendah, kualitas terbaik hanya berkisar Rp 5.000. Jika tidak ada kewajiban menyerap SSDN, tentu peternak akan semakin terpinggirkan dan harga juga akan terus turun karena tidak ada dukungan menjaga kualitas dan produktivitas susu," sebut Agus.

Menurutnya, pemerintah perlu memberikan kompensasi jika memang tidak ada kewajiban bagi pelaku usaha memanfaatkan SSDN ataupun bermitra dengan peternak sapi perah lokal.

"Ketika ada revisi Permentan ini, otomatis keadaan kembali pada tidak adanya perhatian bagi nasib peternak sapi perah lokal. Setidaknya perlu ada kompensasi, minimal ketegasan soal perlunya bermitra dan penetapan harga yang tidak sewenang-wenang," ungkap Agus.

Dengan situasi yang ada saat ini, Agus juga melihat urgensi adanya regulasi yang lebih tegas dari sekadar peraturan di kementerian.

Susu saat ini belum masuk dalam klasifikasi barang pokok dan penting dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Salah satu alasannya karena tingkat konsumsi susu di Indonesia relatif masih rendah.

"Peternak sapi perah ini seperti dibiarkan begitu saja oleh pemerintah. Kalau tidak ada upaya dukungan, mungkin lima atau sepuluh tahun lagi tidak ada lagi peternak sapi perah lokal karena kita sudah bergantung pada impor saja untuk susu," jelas Agus.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkop UKM Identifikasi Koperasi yang Memungkinkan Produksi Minyak Goreng

Menkop UKM Identifikasi Koperasi yang Memungkinkan Produksi Minyak Goreng

Whats New
Kalkulasi Peluang dan Risiko Investasi Tesla di Indonesia

Kalkulasi Peluang dan Risiko Investasi Tesla di Indonesia

Whats New
Lelang Rumah Murah di Medan dan Palembang, Nilai Limit di Bawah Rp 250 Juta

Lelang Rumah Murah di Medan dan Palembang, Nilai Limit di Bawah Rp 250 Juta

Spend Smart
Oscar Living Melantai di BEI, Harga Sahamnya Rp 100 Per Lembar

Oscar Living Melantai di BEI, Harga Sahamnya Rp 100 Per Lembar

Rilis
Kinerja Telkom Diprediksi Cerah hingga Akhir Tahun

Kinerja Telkom Diprediksi Cerah hingga Akhir Tahun

Rilis
Nasabah Bumiputera Bakal Demo 3 Hari, Sambangi DPR dan OJK

Nasabah Bumiputera Bakal Demo 3 Hari, Sambangi DPR dan OJK

Whats New
“R1Q2” Kode Tetap Tangguh dalam Ketidakpastian (Bagian 5 dari 8 Artikel Seri Green Ocean Strategy)

“R1Q2” Kode Tetap Tangguh dalam Ketidakpastian (Bagian 5 dari 8 Artikel Seri Green Ocean Strategy)

Smartpreneur
Saham Twitter Anjlok Lagi, Usai Elon Musk Sebut Ada Manipulasi Alogaritma

Saham Twitter Anjlok Lagi, Usai Elon Musk Sebut Ada Manipulasi Alogaritma

Whats New
Viral Video Unilever PHK Karyawan, Ini Kata Manajemen

Viral Video Unilever PHK Karyawan, Ini Kata Manajemen

Whats New
Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan Sertifikat Tanah

Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan Sertifikat Tanah

Spend Smart
 Luna Foundation Guard Lepas Rp 44 Triliun Bitcoin untuk Selamatkan Stablecoin UST

Luna Foundation Guard Lepas Rp 44 Triliun Bitcoin untuk Selamatkan Stablecoin UST

Whats New
Walau BPA Diumumkan, Nasabah AJB Bumiputera akan Tetap Lakukan Aksi 3 Hari

Walau BPA Diumumkan, Nasabah AJB Bumiputera akan Tetap Lakukan Aksi 3 Hari

Whats New
Harga Emas Antam Hari Ini Melonjak Rp 7.000, Simak Rinciannya

Harga Emas Antam Hari Ini Melonjak Rp 7.000, Simak Rinciannya

Whats New
Semakin Tak Berharga, Terra LUNA Kini Diperdagangkan di Level Rp 2,6 Per Keping

Semakin Tak Berharga, Terra LUNA Kini Diperdagangkan di Level Rp 2,6 Per Keping

Spend Smart
Kurs Rupiah terhadap Dollar AS  di 5 Bank

Kurs Rupiah terhadap Dollar AS di 5 Bank

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.