Menteri BUMN Ingin 2.000 Hektar Lahan Terlantar di NTT Jadi Ladang Garam

Kompas.com - 14/08/2018, 16:41 WIB
Menteri BUMN Rini Soemarno usai memanen garam di Bipolo, Kupang, NTT, Selasa (14/8/2018). KOMPAS.com/AKHDI MARTIN PRATAMAMenteri BUMN Rini Soemarno usai memanen garam di Bipolo, Kupang, NTT, Selasa (14/8/2018).

KUPANG, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, ada 2.000 hektar lahan di Nusa Tenggara Timur yang terlantar.

Dia menginginkan lahan tersebut bisa dimanfaatkan untuk ladang garam.

Hal tersebut diungkapkan Rini usai memanen garam di ladang milik PT Garam (persero) di Bipolo, Kupang, Nusa Tenggara Timur ( NTT), Selasa (14/8/2018).

"Kami sedang mengusulkan juga kepada Kementerian ATR dan kami ingin bicara dengan gubernur terpilih, karena ini ada 2.000 hektar lahan terlantar. Nah ini kalau bisa kita manfaatkan dengan program inti plasma sebagian masyarakat di sini belum punya lahan, jadi mereka kalau kita bikin inti plasma mereka bisa dapat lahan juga. Mereka bukan lagi sebagai buruh, tapi bisa punya lahan juga," ujar Rini.

Rini mengungkapkan, selama ini Indonesia masih impor garam industri. Jika 2.000 hetar lahan terlantar itu bisa dimanfaatkan, dia berharap Indonesia tak lagi impor garam.

Menurut Rini, kualitas garam di kawasan NTT sangat bagus. Selain itu, di NTT juga memiliki lahan yang luas.

Jika serius dikembangkan, NTT memiliki potensi sebagai wilayah penghasil garam utama bagi Indonesia.

"Jadi kita berarap kalau bisa benar-benar BUMN bekerja sama dengan gubernur terpilih, mungkin NTT bisa kita jadikan provinsi garam untuk Indonesia," kata Rini.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X