Indonesia-Jerman Perkuat Kerja Sama Pelatihan Vokasi

JAKARTA,  KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan pemerintah Jerman dalam bidang pendidikan dan pelatihan vokasi.

Kerja sama dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pekerja Indonesia.

“Kita terus mematangkan konsep kerjasama di bidang vokasi. Kita dorong kerja sama vokasi yang terdiri dari skill development fund (pembiayaan peningkatan keterampilan) dan unemployment benefit (skema tunjangan bagi pekerja korban PHK dan keluarganya) ,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri saat bertemu dengan Duta Besar Jerman untuk Indonesia Michael Freiherr von Ungern-Sternberg di Kantor Kemnaker, Selasa (14/8/2018)

Untuk melaksanakan kerja sama ini, lanjut Menaker, akan ada tim dari Jerman untuk melakukan pengukuran kebutuhan yang menjadi prioritas dalam kerja sama pendidikan dan pelatihan vokasi.

Baca juga: Pemerintah Fokuskan Pendidikan Vokasi ke 6 Sektor Industri

“Akan ada pembicaraan lebih jauh antara pemerintah Jerman, Kemnaker serta kementerian terkait lainnya. Kita juga melibatkan dukungan Komite Vokasi Nasional dalam kerja sama ini,” ujarnya.

Hanif menjelaskan, kerja sama ini merupakan bentuk penguatan kerja sama bidang pendidikan dan pelatihan vokasi antara Indonesia dan Jerman yang selama ini telah terjalin dengan baik.

“Indonesia dan Jerman memang selama ini telah menjalin berbagai kerja sama, termasuk bidang pendidikan dan pelatihan vokasi di antaranya mencakup pembuatan kurikulum pelatihan dan Training of Trainers (ToT), “ kata Menaker Hanif.

Investasi SDM

Dok. Humas Kemenaker Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri saat bertemu dengan Duta Besar Jerman untuk Indonesia Michael Freiherr von Ungern-Sternberg di Kantor Kemnaker, Selasa (14/8/2018). Dalam pertemuan tersebut, Indonesia-Jerman sepakat bekerja sama untuk mengembangkan pendidikan vokasi di Indonesia.

Menurut Hanif, Jerman merupakan partner strategis bagi Indonesia dalam mengembangkan sistem pelatihan vokasi.

Jerman dinilai telah berhasil dalam membangun sistem pelatihan vokasi di negaranya melalui skema investasi SDM.

Kerja sama ini, ia melanjutkan, bukan hanya untuk Balai Latihan Kerja (BLK) saja, tapi untuk membantu lembaga atau pihak mana pun yang memerlukan peningkatan keterampilan.

“Nanti BLK kita akan berperan pastinya, sebagai tempat pelatihan,” kata Hanif.

Ia menjelaskan, saat ini pemerintah harus menyiapkan ekosistem dan menyediakan lebih banyak dukungan yang lebih kuat terhadap BLK dalam mengembangkan program pelatihan vokasi.