ESDM Minta Polisi Usut Kartu Sakti Penghemat Energi

Kompas.com - 16/08/2018, 13:55 WIB
Alat penghemat listrik yang dijual bebas di pasaran. Kementerian ESDM memastikan alat tersebut tak bisa mempengaruhi tagihan listrik. -KOMPAS.com/AKHDI MARTIN PRATAMAAlat penghemat listrik yang dijual bebas di pasaran. Kementerian ESDM memastikan alat tersebut tak bisa mempengaruhi tagihan listrik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meminta kepolisian turun tangan untuk mengawasi peredaran Xtra Card atau kartu sakti yang disebut mampu mengurangi energi listrik.

"Kita sudah koordinasi dengan kepolisian supaya bisa melihat ini," ujar Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Saat ditanyai apakah produsen Xtra Card melakukan penipuan, Jisman tak mau menjawabnya. Dia menyerahkan semuanya kepada pihak kepolisian.

"Ya terserah, kita enggak tahu. Ada dugaan apa di sana, nanti polisi yang menentukan," kata Jisman.

Jisman menambahkan, saat ini belum ada aturan yang mengatur soal alat hemat energi listrik. Atas dasar itu, pihaknya tak bisa mengambil tindakan mengenai hal ini.

"PPNS enggak bisa masuk, karena di UU-nya belum ada, kecuali saklar. Misalnya MCB ada yang memperjual belikan tak sesuai standar kita bisa tangkap. Nah ini kan belum ada," ucap dia.

Xtra Card belakangan ini ramai diperjual belikan di tengah masyarakat. Kartu ini dijual seharga Rp 350.000.

Kartu itu disebut bisa menghemat energi listrik yang berpengaruh ke pengurangan tagihan listrik masyarakat. Namun berdasarkan uji laboratorium yang dilakukan PLN, kartu tersebut tak memiliki efek apapun.

Selain bisa menghemat energi listrik, kartu itu juga disebut bisa menghemat BBM dan gas. Cara pemakaiannya cukup ditempelkan di meteran listrik, tangi BBM atau di tabung gas.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei: Ada Pandemi, 24 Persen Pekerja Swasta Beralih Jadi Mitra GoFood

Survei: Ada Pandemi, 24 Persen Pekerja Swasta Beralih Jadi Mitra GoFood

Whats New
Penasaran Berapa Kekayaan Ketua DPR Puan Maharani?

Penasaran Berapa Kekayaan Ketua DPR Puan Maharani?

Whats New
Resesi Atau Tidak Resesi, RI Harus Contoh China...

Resesi Atau Tidak Resesi, RI Harus Contoh China...

Whats New
KAI Tambah 5 Perjalanan Kereta dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen, Simak Jadwalnya

KAI Tambah 5 Perjalanan Kereta dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen, Simak Jadwalnya

Whats New
Ajak Mahasiswa Jadi Pengusaha, Sandiaga Uno: Kunci Suksesnya Itu Dimulai dari Minat

Ajak Mahasiswa Jadi Pengusaha, Sandiaga Uno: Kunci Suksesnya Itu Dimulai dari Minat

Smartpreneur
[POPULER MONEY] Perusahaan Hary Tanoe Laporkan Perusahaan Korea | Kelanjutan Sengketa Warisan Pendiri Sinar Mas

[POPULER MONEY] Perusahaan Hary Tanoe Laporkan Perusahaan Korea | Kelanjutan Sengketa Warisan Pendiri Sinar Mas

Whats New
Cabut Gugatan soal Warisan Pendiri Sinar Mas, Ini Permintaan Freddy Wijaya

Cabut Gugatan soal Warisan Pendiri Sinar Mas, Ini Permintaan Freddy Wijaya

Whats New
PLN : Sudah 100.000 Pelanggan Tambah Daya Listrik Seharga Rp 170.845

PLN : Sudah 100.000 Pelanggan Tambah Daya Listrik Seharga Rp 170.845

Whats New
Jadi Sumber Polemik Riau dan Sumbar, Apa Itu Pajak Air Permukaan?

Jadi Sumber Polemik Riau dan Sumbar, Apa Itu Pajak Air Permukaan?

Whats New
Di Tengah Pandemi, Pendapatan Emiten Pelayaran Meningkat

Di Tengah Pandemi, Pendapatan Emiten Pelayaran Meningkat

Whats New
Ahok: Saya Digaji untuk Menyelamatkan Uang Pertamina

Ahok: Saya Digaji untuk Menyelamatkan Uang Pertamina

Whats New
LPEI: Peran Penjamin Kredit Penting untuk Pemulihan Ekonomi

LPEI: Peran Penjamin Kredit Penting untuk Pemulihan Ekonomi

Whats New
Sri Mulyani:  Bantuan Sosial Telah Mencapai Lebih dari Rp 203 triliun

Sri Mulyani: Bantuan Sosial Telah Mencapai Lebih dari Rp 203 triliun

Rilis
Menkop Teten Minta Jajarannya Berhati-hati dalam Jalankan Program PEN

Menkop Teten Minta Jajarannya Berhati-hati dalam Jalankan Program PEN

Rilis
BTN Restrukturisasi Kredit Rp 36,4 Triliun hingga Akhir Juni 2020

BTN Restrukturisasi Kredit Rp 36,4 Triliun hingga Akhir Juni 2020

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X