Kompas.com - 16/08/2018, 17:26 WIB
- -

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo telah menyampaikan pidato Rancangan Undang-undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 dalam Rapat Paripurna di hadapan anggota dewan.

Ia memaparkan capaian yang diperoleh dalam setahun terakhir dan target yang akan dicapai pada 2019. Berikut asumsi makro APBN 2019 yang disampaikan Jokowi:

1. Pertumbuhan ekonomi

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 5,3 persen. Pemerintah juga akan mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan memperluas jangkauan untuk pertumbuhan di kawasan timur Indonesia, kawasan perbatasan, dan daerah-daerah lain yang masih tertinggal.

Ketimpangan antardaerah juga akan ditekan dan memperkecil kesenjangan antarkelompok pendapatan.

"Serta memperkuat ekonomi desa dan mengurangi kemiskinan secara lebih fokus dan lebih cepat," kata Jokowi.

2. Inflasi

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tahun 2019, inflasi akan dijaga di angka 5,3 persen. Untuk mencapai target tersebut, maka pemerintah mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga, meningkatkan investasi, dan mendorong ekspor. Jokowi mengatakan, tingkat inflasi yang rendah tak hanya mendorong perekonomian domestik menjadi lebih efisien dan berdaya saing, tapi juga menjamin kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Untuk mengendalikan inflasi, ketersediaan pasokan barang dan jasa harus dijaga, khususnya sektor pangan.

"Di sisi lain, daya beli masyarakat terus dijaga dengan berbagai program perlindungan sosial, terutama untuk masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah," sebut Jokowi.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sri Mulyani: Wanita sampai UMKM Rentan Terjebak Pinjol Ilegal

Sri Mulyani: Wanita sampai UMKM Rentan Terjebak Pinjol Ilegal

Whats New
Airlangga Sebut Industri Kelapa Sawit Bisa Pertahankan 16,2 Juta Tenaga Kerja Selama Pandemi

Airlangga Sebut Industri Kelapa Sawit Bisa Pertahankan 16,2 Juta Tenaga Kerja Selama Pandemi

Whats New
Sri Mulyani Sebut Pinjol Ilegal Lintah Darat Berteknologi Digital

Sri Mulyani Sebut Pinjol Ilegal Lintah Darat Berteknologi Digital

Whats New
Aplikasi IPOT Error Akibat Gedung Cyber Kebakaran, Dana Nasabah Dipastikan Aman

Aplikasi IPOT Error Akibat Gedung Cyber Kebakaran, Dana Nasabah Dipastikan Aman

Whats New
Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Informal

Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Informal

Whats New
Kemenkop UKM Pastikan BPUM Digunakan Untuk Sektor Produktif

Kemenkop UKM Pastikan BPUM Digunakan Untuk Sektor Produktif

Rilis
Pameran Bisnis Waralaba dan Lisensi IFRA Hybrid Diperpanjang hingga 12 Desember 2021

Pameran Bisnis Waralaba dan Lisensi IFRA Hybrid Diperpanjang hingga 12 Desember 2021

Whats New
Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan, Lewat Aplikasi hingga Browser

Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan, Lewat Aplikasi hingga Browser

Whats New
 IHSG Ditutup Menguat Sore Ini, Rupiah Masih Melemah

IHSG Ditutup Menguat Sore Ini, Rupiah Masih Melemah

Whats New
Asuransi, Investasi, dan Dana Darurat, Mana yang Harus Diprioritaskan Lebih Dulu?

Asuransi, Investasi, dan Dana Darurat, Mana yang Harus Diprioritaskan Lebih Dulu?

Spend Smart
Rincian UMK Kota Bandung 2022 dan 26 Daerah Lain di Jawa Barat

Rincian UMK Kota Bandung 2022 dan 26 Daerah Lain di Jawa Barat

Whats New
Instrumen Pasar Modal: Pengertian, Jenis, dan Lembaga Penunjangnya

Instrumen Pasar Modal: Pengertian, Jenis, dan Lembaga Penunjangnya

Earn Smart
Cuma 5 Menit, Cara Mengisi Token Listrik di PLN Mobile

Cuma 5 Menit, Cara Mengisi Token Listrik di PLN Mobile

Spend Smart
Hitung-hitungan PLN, Konversi LPG ke Kompor Induksi Bisa Bikin Negara Hemat Rp 27,3 Triliun

Hitung-hitungan PLN, Konversi LPG ke Kompor Induksi Bisa Bikin Negara Hemat Rp 27,3 Triliun

Whats New
Perseteruan Petinggi MPR Vs Sri Mulyani, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Perseteruan Petinggi MPR Vs Sri Mulyani, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.