Tahun 2019, Pemerintah Bidik Penurunan Angka Kemiskinan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kembali menargetkan penurunan angka kemiskinan pada 2019 mendatang.

Salah satu strateginya adalah dengan memperbesar alokasi anggaran untuk kesehatan rakyat di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019.

"Melalui berbagai program perlindungan sosial, diharapkan tingkat kemiskinan pada tahun 2019 akan turun lagi ke 8,5 persen hingga 9,5 persen," kata Presiden Joko Widodo dalam Rapat Paripurna RAPBN 2019 di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Dalam merealisasikan target tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 122 triliun untuk layanan kesehatan di dalam RAPBN 2019.

Menurut Jokowi, anggaran tersebut naik dua kali lipat dari anggaran kesehatan ketika dirinya pertama kali menjabat sebagai presden pada 2014 yang hanya sebesar Rp 59,7 triliun.

Kenaikan anggaran bagi layanan kesehatan tersebut mulai terjadi sejak 2016. Sejak saat itu, sesuai dengan UU Kesehatan, pemerintah berupaya konsisten menjaga anggaran kesehatan tetap pada angka lima persen dari total belanja negara.

Tak hanya itu, dalam upayanya menurunkan tingkat kemiskinan, Jokowi juga meminta segenap pembantunya melanjutkan segala program prioritas di bidang kesehatan yang dilakukan pada 2018.

Adapun program prioritas tersebut di antaranya penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas pada 48 rumah sakit atau balai kesehatan, serta penguatan program penurunan angka stunting yang terintegrasi di 160 Kabupaten/Kota.

"Untuk mengatasi permasalahan gizi anak, Pemerintah juga akan mendorong pemberian makanan tambahan kepada 525.420 ibu hamil dan 1,5 juta balita kurus, serta imunisasi anak usia 0–11 bulan hingga mencapai 90 persen," tandas Jokowi.