Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Cicilan Utang Rp 400 Triliun, Sri Mulyani Angkat Bicara

Kompas.com - 16/08/2018, 22:36 WIB
Mutia Fauzia,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara terkait pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan soal cicilan utang pemerintah sebesar Rp 400 triliun.

Menurut Sri Mulyani, perhitungan Zulkifli tidak tepat sebab dia hanya melihat porsi pembiayaan utang pemerintah saja, tanpa melihat penurunan dari defisit APBN dan keseimbangan primer yang semakin menuju arah positif.

"Ini sebabnya Ketua MPR nyeletuk tentang utang. Perkembangan defisit APBN dan keseimbangan primer kami kelola dengan baik, terutama masalah utang adalah sangat hati-hati," kata dia saat konperensi pers di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Sri Mulyani mengakui persoalan utang ini memang terkadang sengaja mempolitisasinya.

Baca juga: Utang Pemerintah Rp 4.253 Triliun Per Juli 2018

Dia pun menjelaskan, defisit APBN paling besar terjadi pada 2015 sebesar 2,59 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) senilai Rp 298,5 triliun. Angka tersebut terus menurun, pada APBN 2016 menjadi 2,49 persen atau sekitar Rp 308,3 triliun. Lalu pada 2017 defisit naik sedikit menjadi 2,51 persen atau sekitar Rp 341 triliun.

Sementara pada 2018, pemerintah menargetkan defisit turun menjadi 2,12 persen atau sekitar Rp 314,2 triliun. Pemerintah optimistis defisit pada RAPBN 2019 mendatang berada di angka 1,84 persen atau sekitar Rp 297,2 triliun.

"Terlihat bawa defisit kita itu mengalami penurunan terhadap GDP, kelihatan bahwa trennya yang mendekati nol," lanjut dia.

Baca juga: Ekonom: Utang Indonesia Salah Satu Paling Aman di Dunia

Sri Mulyani menyanyangkan pernyataan Ketua MPR yang membandingkan pembayaran utang dengan anggaran kesehatan. Lagi-lagi menurut dia, perhitungan Zulkifli kurang tepat.

"Karena yang dihitung itu hanya menggunakan anggaran yang ada di Ibu Menteri Kesehatan (Nila Moeloek). Padahal anggaran kesehatan ada yg di PBI dan juga ada yg berasal dari daerah," katanya.

Baca juga:JEO - Poin per Poin Isi Pidato Jokowi soal Ekonomi dan RAPBN 2019

Kompas TV Zulkifli menilai kemampuan mencicil utang yang dilakukan pemerintah sudah di luar batas kewajaran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com