Ini Strategi Pemerintah Hadapi Tantangan Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengakui banyak tantangan yang dihadapi Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dampak eksternal seperti perang dagang hingga tekanan kebijakan AS mempengaruhi perekonomian secara global, tak hanya Indonesia yang terdampak. Hal ini menyebabkan fluktuasi harga komoditas dan sempat menekan rupiah hingga Rp 14.600 per dollar AS.

"Akibatnya, saat ini kita menghadapi situasi di mana negara-negara emerging market mengalami tekanan, baik dari sisi nilai tukar maupun dari sisi arus modal masuk atau capital inflow," ujar Jokowi dalam Rapat Paripurna RAPBN 2019 di kompleks DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Bahkan, beberapa negara berkembang mengalami situasi krisis yang dipicu oleh kondisi ekonomi dan politik dalam negeri mereka.

Menghadapi tekanan eksternal itu, kata Jokowi, pemerintah langsung menentukan langkah strategis untuk menjaga stabilitas dan daya tahan ekonomi. Caranya dengan mendorong daya saing ekonomi nasional, pengelolaan APBN yang sehat dan produktif, serta memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.

Ada pula langkah-langkah tegas dan konsisten untuk mengendalikan impor. Di sisi lain, pemerintah terus memacu ekspor dan meningkatkan arus modal masuk dengan menggunakan instrumen fiskal, pemberian insentif, serta memastikan reformasi perizinan bisa berjalan dengan efektif.

"Alhamdulillah, di tengah ketidakpastian ekonomi global, kita masih mampu menjaga kinerja ekonomi relatif baik dan stabil," kata Jokowi.

Jokowi menganggap pertumbuhan ekonomi cukup menggembirakan, dari 5 persen pada tahun 2014 menjadi 5,17 persen pada semester I 2018. Tingkat inflasi pun semakin rendah, turun dari 8,36 persen pada tahun 2014 menjadi 3,18 persen pada Juli 2018.

Oleh karena itu, pemerintah mengusung tema “APBN untuk Mendukung Investasi dan Daya Saing melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia” untuk merancang kebijakan fiskal dan APBN tahun 2019.

Jokowi mengatakan, tema tersebut diwujudkan melalui tiga strategi utama. Pertama, mobilisasi pendapatan yang realistis dengan tetap menjaga iklim investasi.

Kemudian, meningkatan kualitas belanja agar lebih produktif dan efektif melalui kebijakan value for money untuk mendukung program prioritas.

"Serta mendorong efisiensi dan inovasi pembiayaan," sebut Jokowi.