Rini Sebut Proyek Kereta Cepat Tak Akan Bebani Transaksi Berjalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyatakan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang menggunakan pinjaman asing dari China Development Bank tak akan memperparah defisit transaksi berjalan.

Sebelumnya, pemerintah akan menekan defisit transaksi berjalan. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan tak ada pembangunan infrastruktur yang ditunda.

"Karena kalau pinjaman dari luar dan kita membeli barang dari luar itu tidak memberi efek ke transaksi berjalan karena dana devisa kita dapet juga dari luar," ujar Rini saat ditemui di Cilincing, Jakarta Utara, Sabtu (18/8/2018).

Rini mengatakan, untuk kereta cepat, Indonesia mendapat pinjaman untuk jangka waktu 40 tahun dengan 10 tahun grace period. Dengan demikian, pengembalian jangka panjang dianggap tak akan berdampak pada transaksi berjalan.

Baca juga: Pinjaman Tahap Dua Kereta Cepat Cair Akhir Juli 2018

"Jadi setelah kita menarik setelah 40 tahun kita tidak ada pembayaran apapun. Kadi itu tidak ngaruh ke trasaksi berjalan," kata Rini.

Sebelumnya diberitakan, selama 2018, China Development Bank telah dua kali mencairkan pinjaman untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Pencairan pertama sebesar 170 juta dollar AS, selanjutnya sebesar 1,1 miliar dollar AS.

Sementara pinjaman tahap ketiga diperkirakan akan cair pada Desember 2018 sebesar 500 juta dollar AS. Biaya tersebut akan digunakan untuk pembebasan lahan dan membayar kontraktor. Adapun nilai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mencapai 5,9 miliar dollar AS