Proyek TOD Stasiun Bogor Terjegal Perizinan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman Sinergi transit oriented develoment (TOD) Kawasan Stasiun Bogor September 2017 lau, proyek ini tak terdengar kabarnya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno mengatakan, proyek yang dikembangkan PT Waskita Karya Realty itu terhalang izin oleh Pemerintah Kota Bogor. Padahal, ia menganggap Stasiun Bogor sudah harus direvitalisasi secepat mungkin melihat kondisi stasiun yang kurang memadai.

"Bogor sudah terlalu penuh karena sehari penumpang dari bogor ada 180.000. sedangkan stasiun mungkin cuma bisa sampai 30.000-an. Sudah tidak memadai," kata Rini di Jakarta, Sabtu (18/8/2018).

BUMN, melalui Waskita Karya terus mendorong Pemkot Bogor agar mengeuarkan izin tersebut. Jika tidak bisa dirombak sekaligus, setidaknya membangun sebagian terlebih dahulu. Terutama menambah lahan parkiran yang sudah melebihi kapasitas di hari kerja.

Baca juga: Naik KRL, Menteri Rini Kritik Kebersihan Jalur Kereta Jakarta-Bogor

"Kita menambah supaya penumpang lebih nyaman," kata Rini.

Setelah merevitalisasi stasiun, selanjutnya dibangun hunian TOD di Stasiun Bogor. Meurut Rini, hal tersebut akan sangat membantu warga berpenghasilan rendah dan menengah untuk memiliki hunian yang dekat dengan sarana transportasi.

"Kalau bisa dapat tempat yang dekat denfan stasiun, sehingga kan biaya transportasinya menurun. Kita dorong supaya dapat izinnya," kata Rini.

Oleh karena itu, kontraktor proyek didorong terus berkomunikasi dengan Wali Kota Bogor untuk mempercepat perizinan. Rini menargetkan tahun ini harus sudah keluar izinnya karrna usulan sudah disampaikan sejak tahun lalu.

"Tapi karena banyak sekali persoalan yang harus diselesaikan, semoga tahun ini udah selesai," kata dia.