Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani: Pertumbuhan Pembiayaan Utang Justru Jadi Negatif 9,7 Persen

Kompas.com - 20/08/2018, 13:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com -  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa salah satu indikator melihat besaran utang pemerintah adalah dari pembiayaan APBN melalui utang.

"Bila tahun 2015 pertumbuhan pembiayaan utang adalah 49 persen, karena pemerintah melakukan pengamanan ekonomi dari tekanan jatuhnya harga minyak dan komoditas lainnya, tahun 2018 pertumbuhan pembiayaan utang justru jadi negatif 9,7 persen," kata Sri Mulyani melalui akun Facebook resminya, Senin (20/8/2018).

Hal itu disampaikan Sri Mulyani menanggapi Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam sidang tahunan MPR Kamis (16/8/2018) lalu yang menyebut pembayaran pokok utang pemerintah yang jatuh tempo tahun ini tidak wajar.

Zulkifli juga mengungkapkan bahwa utang pemerintah yang jatuh tempo 7 kali lebih besar dari dana desa dan 6 kali lebih besar dari anggaran kesehatan.

Baca juga: Soal Cicilan Utang Rp 400 Triliun, Sri Mulyani Angkat Bicara

Indikator lain yang bisa dilihat adalah defisit APBN yang selalu dijaga di bawah 3 persen per PDB sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Defisit APBN terus dijaga sejak tahun 2015 sebesar 2,59 persen terhadap PDB, kemudian jadi 2,49 persen tahun 2016, dan 2,51 persen tahun 2017.

"Tahun 2018 diperkirakan 2,12 persen serta tahun 2019 sesuai pidato Presiden di DPR akan turun jadi 1,84 persen," tutur Sri Mulyani.

Selain itu, jika dilihat dari defisit keseimbangan primer, terus didorong menurun hingga ke arah surplus. Tahun 2015 defisit keseimbangan primer Rp 142,5 triliun dan turun jadi Rp 129,3 triliun tahun 2017.

"Tahun 2018 menurun lagi jadi defisit Rp 64,8 triliun berdasarkan outlook APBN 2018. Tahun 2019 direncanakan defisit keseimbangan primer turun lagi jadi hanya Rp 21,74 triliun dan itu menunjukkan kehati-hatian pemerintah dalam menjaga keuangan negara menghadapi situasi global yang sedang bergejolak," ucap Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani: Pembayaran Utang Saat Ini adalah Kewajiban dari Sebelum Presiden Jokowi

Sri Mulyani turut menyinggung tentang capaian pemerintah melalui perbaikan rating jadi investment grade dari semua lembaga pemeringkat dunia sejak 2016.

Dia juga memastikan bahwa kemampuan APBN kini sudah meningkat lebih mandiri sebagai instrumen mencapai cita-cita bernegara.

"Jadi siapa yang lebih berkompeten menilai kebijakan fiskal dan utang pemerintah wajar atau tidak?" sebut Sri Mulyani.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal APBN: Pengertian, Tujuan, Fungsi, dan Strukturnya

Mengenal APBN: Pengertian, Tujuan, Fungsi, dan Strukturnya

Earn Smart
Apa Itu Pegadaian: Pengertian, Jenis Usaha, dan Sejarah Berdirinya

Apa Itu Pegadaian: Pengertian, Jenis Usaha, dan Sejarah Berdirinya

Whats New
Dapat Tambahan Pasokan Gas Bumi dari JTB, Petrokimia Gresik: Ini Menjadi Sangat Penting

Dapat Tambahan Pasokan Gas Bumi dari JTB, Petrokimia Gresik: Ini Menjadi Sangat Penting

Rilis
IHII: Revisi UU BPJS di RUU Kesehatan Sangat Mengkhawatirkan

IHII: Revisi UU BPJS di RUU Kesehatan Sangat Mengkhawatirkan

Whats New
Luhut Sebut Insentif Motor Listrik Rp 7 Juta, Sri Mulyani Bakal Bahas dengan DPR

Luhut Sebut Insentif Motor Listrik Rp 7 Juta, Sri Mulyani Bakal Bahas dengan DPR

Whats New
Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 Kini Hadir di Lamongan

Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 Kini Hadir di Lamongan

Whats New
Pangkas 3.414 Nomenklatur Jabatan Pelaksana, Menteri PANRB: Biar Lebih Lincah dan Tidak Rumit

Pangkas 3.414 Nomenklatur Jabatan Pelaksana, Menteri PANRB: Biar Lebih Lincah dan Tidak Rumit

Whats New
Bos Samsung Indonesia Curhat ke Sri Mulyani, Khawatir Dampak Resesi

Bos Samsung Indonesia Curhat ke Sri Mulyani, Khawatir Dampak Resesi

Whats New
Atasi Pengangguran, Kemenaker Pertemukan Langsung 250 Pencari Kerja dengan Pengusaha

Atasi Pengangguran, Kemenaker Pertemukan Langsung 250 Pencari Kerja dengan Pengusaha

Rilis
Selama Sepekan, Modal Asing Masuk RI Capai Rp 4,42 Triliun

Selama Sepekan, Modal Asing Masuk RI Capai Rp 4,42 Triliun

Whats New
Ada Gejolak Bunga Kredit, Masyarakat Bakal Tunda Lagi Beli Rumah?

Ada Gejolak Bunga Kredit, Masyarakat Bakal Tunda Lagi Beli Rumah?

Whats New
Harga Cabai Tinggi, BI Perkirakan Inflasi Januari 2022 Capai 0,39 Persen

Harga Cabai Tinggi, BI Perkirakan Inflasi Januari 2022 Capai 0,39 Persen

Whats New
Bos KSP Indosurya Divonis Bebas, Mahfud MD: Kami Lakukan Kasasi

Bos KSP Indosurya Divonis Bebas, Mahfud MD: Kami Lakukan Kasasi

Whats New
Komisaris Independen Wika Beton Jadi Saksi Kasus Suap MA, Manajemen Buka Suara

Komisaris Independen Wika Beton Jadi Saksi Kasus Suap MA, Manajemen Buka Suara

Whats New
Kemenag Rilis 108 Lembaga Pengelola Zakat Ilegal, Ini Daftarnya

Kemenag Rilis 108 Lembaga Pengelola Zakat Ilegal, Ini Daftarnya

Earn Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+