Program Wajib Biodiesel Diyakini Bisa Serap Kelebihan Pasokan Sawit

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) meyakini program mandatory biodiesel B20 oleh pemerintah merupakan solusi dari kelebihan pasokan sawit dalam negeri.

Saat ini, pasokan sawit berlebih, sehingga butuh penyerapan yang lebih besar di pasar. BPDPKS juga memastikan untuk menyiapkan dana dalam rangka memperluas segmen mandatory biodiesel B20.

"Di tengah tren penurunan harga kelapa sawit saat ini, kami sudah menyiapkan dana untuk perluasan segmen mandatori biodiesel B20 yang diharapkan mampu menyerap kelebihan suplai produk sawit di pasaran," kata Direktur Utama BPDPKS Dono Boestami dalam Seminar Nasional Sawit Indonesia di Hotel Borobudur, Senin (20/8/2018).

Dalam waktu dekat, pemerintah akan menerapkan kebijakan perluasan penggunaan bahan bakar dengan campuran 20 persen biodiesel atau B20, baik untuk penggunaan Public Service Obligation (PSO) atau yang non-PSO.

Kebijakan B20 bertujuan untuk menghemat devisa negara dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar yang selama ini digunakan dalam kegiatan sehari-hari.

Jika dilihat pada periode sebelumnya, sepanjang tahun 2017 BPDPKS telah memberi insentif atas penyaluran 2,3 juta kiloliter biodiesel. Sedangkan sampai semester I 2018, insentif yang sudah diberikan adalah atas penyaluran 1,1 juta kiloliter biodiesel.

"Program mandatory memiliki dua manfaat, mendukung kebijakan energi baru dan terbarukan melalui bauran energi yang mendorong terciptanya ketahanan energi nasional serta mendorong stabilisasi harga CPO (Crude Palm Oil) melalui pengaruh pengendalian permintaan dan penawaran sawit dan produk turunannya," tutur Dono.

Pasokan sawit berlebih salah satunya disebabkan oleh penurunan ekspor CPO. Ekspor menurun karena tensi pasar global yang sedang tinggi serta berbagai kebijakan dari negara tertentu yang masih menganggap sawit berdampak buruk terhadap lingkungan sehingga komoditi itu belum diterima secara baik.