Melihat Skema Pendanaan Energi Terbarukan Indonesia Pasca-Piagam Paris

BENGKULU, KOMPAS.com - Indonesia berkomitmen menurunkan emisi sebesar 29 persen di bawah ambang batas, hingga tahun 2030.

Ini karena Indonesia masuk dalam lima besar penghasil emisi dunia di bawah China, Amerika Serikat, India, dan Rusia. Penurunan emisi tersebut, dilakukan dengan mengambil langkah di bidang energi berupa pengalihan subsidi BBM ke sektor produktif.

Selain itu, Indonesia juga punya target peningkatan penggunaan sumber energi terbarukan hingga 23 persen dari konsumsi energi nasional hingga 2025.

Niat Indonesia untuk mengurangi emisi tercermin dalam Intended Nationally Determined Controbution (INDC) merujuk Kesepakatan Paris (Paris Agreement) yang dihasilkan dalam Confrence of Parties (COP) 21 di Paris pada 2015.

Piagam Paris diakui banyak pihak sebagai kesepakatan fenomenal, di mana negara-negara dunia bersepakat dan terikat secara hukum guna memerangi dampak perubahan iklim.

Bagaimana Realisasinya?

Meski perlahan, Indonesia sesunguhnya sudah menjalankan kesepakatan internasional tersebut. Target 23 persen Energi Baru Terbarukan (EBT) hingga 2025 saat ini sudah menyentuh 12 persen, masih menyisakan delapan tahun.

Studi dari Kementerian ESDM menyebutkan untuk mencapai target 23 persen Indonesia mumbutuhkan dana sebanyak Rp 1,600 triliun menurut laporan Tim Percepatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (P2EBT), 2016.

Presiden Joko Widodo mengakui pembangunan proyek pembangkit listrik EBT lebih mahal dibanding pembangkit listrik tenaga fosil namun semakin lama akan murah.

"Biaya produksi pembangkit listrik berbahan bakar energi baru dan terbarukan bisa lebih murah ketimbang pembangkit listrik tenaga fosil karena ini tidak ada suplai, misalnya PLTU, setiap hari kita bakar batu bara, ini tidak," ujar Jokowi di sela-sela peresmian PLTB Sidrap, Sulawesi Selatan, Senin (2/7/2018).