Malaysia Segera Terapkan Pajak untuk Minuman Manis, Buat Apa?

Kompas.com - 28/08/2018, 12:56 WIB
Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad di Konferensi Masa Depan Asia ke-24 di Tokyo, Jepang, Senin (11/6/2018). (AFP/Kazuhiro Nogi)
Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad di Konferensi Masa Depan Asia ke-24 di Tokyo, Jepang, Senin (11/6/2018). (AFP/Kazuhiro Nogi)

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Pemerintah Malaysia tengah mempertimbangkan penerapan pajak untuk minuman bersoda dan manis. Tujuannya untuk mendorong gaya hidup sehat di kalangan masyarakat Malaysia.

Mengutip The Malaysian Reserve, Selasa (28/8/2018), Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad mengatakan, pajak baru yang akrab disebut pajak soda itu akan membantu pemerintah menurunkan angka penyakit diabetes di Negeri Jiran.

"Pajak soda dapat membantu menurunkan konsumsi gula di antara masyarakat Malaysia, yang merupakan penyebab utama diabetes. Angka diabetes di Malaysia sangat tinggi karena kita mengonsumsi terlalu banyak gula, kita harus (lebih banyak) minum air putih," kata Mahathir, yang juga seorang dokter sebelum terjun ke dunia politik.

Mahathir menyebut, berdasarkan temuan pemerintah, sejumlah warga Malaysia bisa menenggah 6-7 botol minuman manis dalam sehari. Menurut dia, hal itu sebetulnya tidak perlu terjadi dan sebaiknya masyarakat lebih banyak mengonsumsi air putih.

"Ketika Anda pergi ke rumah sakit, Anda melihat pasien-pasien dirawat karena penyakit, namun ketika diperiksa lebih lanjut, ternyata mereka menderita diabetes," ujar Mahathir.

Penerapan pajak untuk minuman bersoda ini juga disebut-sebut untuk menggenjot penerimaan pemerintah Malaysia dari sektor perpajakan. Pajak soda sejatinya adalah pajak yang diterapkan untuk menurunkan konsumsi minuman yang mengandung gula, termasuk minuman berkarbonasi, minuman berenergi, dan minuman yang biasa dikonsumsi saat olahraga.

Banyak negara di dunia telah menerapkan pajak soda seperti ini. Hal yang menjadi latar belakang adalah biaya pelayanan kesehatan akan meningkat karena konsumsi gula yang tinggi.

Uni Emirat Arab, misalnya, pada Oktober 2017 lalu menerapkan pajak untuk minuman soda sebesar 50 persen dan 100 persen untuk minuman berenergi. Sejumlah negara bagian di AS juga menerapkan pajak beragam untuk minuman mengandung gula.

 

 

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sri Mulyani Putuskan Harga Pertalite dan Tarif Listrik Subsidi Tak Naik Tahun Ini

Sri Mulyani Putuskan Harga Pertalite dan Tarif Listrik Subsidi Tak Naik Tahun Ini

Whats New
Tahan Harga Pertalite, Kas Pertamina Bisa Tekor Rp 190 Triliun

Tahan Harga Pertalite, Kas Pertamina Bisa Tekor Rp 190 Triliun

Whats New
Serap Ide Masyarakat, IWIP Berikan Alat Tangkap Perikanan kepada 20 Nelayan di Halmahera Timur

Serap Ide Masyarakat, IWIP Berikan Alat Tangkap Perikanan kepada 20 Nelayan di Halmahera Timur

Rilis
IHSG Diprediksi Menguat Jelang Akhir Pekan, Simak Rekomendasi Sahamnya

IHSG Diprediksi Menguat Jelang Akhir Pekan, Simak Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Bitcoin dkk Menguat, Cek Harga Kripto Hari Ini

Bitcoin dkk Menguat, Cek Harga Kripto Hari Ini

Whats New
Usai Jokowi Resmi Cabut Larangan Ekspor CPO, Organisasi Petani Kelapa Sawit Minta Pembenahan Regulasi di BPDPKS

Usai Jokowi Resmi Cabut Larangan Ekspor CPO, Organisasi Petani Kelapa Sawit Minta Pembenahan Regulasi di BPDPKS

Whats New
Wall Street Berakhir Merah, Investor Masih Lakukan Aksi Jual, Saham–saham Retail Masih Tertekan

Wall Street Berakhir Merah, Investor Masih Lakukan Aksi Jual, Saham–saham Retail Masih Tertekan

Whats New
SPKS Sambut Baik Keputusan Jokowi Cabut Larangan Ekspor Minyak Goreng

SPKS Sambut Baik Keputusan Jokowi Cabut Larangan Ekspor Minyak Goreng

Whats New
Syarat dan Biaya Cabut Berkas Motor Tanpa Calo

Syarat dan Biaya Cabut Berkas Motor Tanpa Calo

Spend Smart
Keran Ekspor CPO dan Minyak Goreng Dibuka Lagi, GAPKI: Terima Kasih Bapak Presiden

Keran Ekspor CPO dan Minyak Goreng Dibuka Lagi, GAPKI: Terima Kasih Bapak Presiden

Whats New
E-Toll Bakal Diganti MLFF Buat Bayar Tol, Bagaimana Nasib Uang Elektronik Perbankan?

E-Toll Bakal Diganti MLFF Buat Bayar Tol, Bagaimana Nasib Uang Elektronik Perbankan?

Whats New
[ POPULER MONEY ] Tarif Listrik Pelanggan 3.000 VA Bakal Naik | Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

[ POPULER MONEY ] Tarif Listrik Pelanggan 3.000 VA Bakal Naik | Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Whats New
Subsidi BBM dan Listrik Bengkak, Sri Mulyani Minta Anggaran Ditambah

Subsidi BBM dan Listrik Bengkak, Sri Mulyani Minta Anggaran Ditambah

Whats New
Dapat Restu Jokowi, Sri Mulyani Siap Naikkan Tarif Listrik Orang Kaya

Dapat Restu Jokowi, Sri Mulyani Siap Naikkan Tarif Listrik Orang Kaya

Whats New
STA Resources Target Ekspansi Perkebunan Sawit hingga 50.000 Hektar 2025

STA Resources Target Ekspansi Perkebunan Sawit hingga 50.000 Hektar 2025

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.