Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Minta Bansos Diberi Label "Uang Rakyat, Bukan Uang Presiden"

Kompas.com - 28/08/2018, 13:01 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Gerindra memberi catatan mengenai peningkatan bantuan sosial yang signifikan dari tahun ke tahun saat Rapat Pandangan Umum Fraksi mengenai RAPBN 2019 di DPR RI, Selasa (28/8/2018).

Menurut Gerindra, penyaluran bansos mesti dilakukan dengan hati-hati dan ditegaskan bahwa itu merupakan uang rakyat.

"Peningkatan (bansos) signifikan terjadi saat memasuki tahun politik, yaitu tahun pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Gerindra memberi catatan setiap bantuan langsung dalam bentuk tunai atau sembako dan subsidi diberikan label uang dari rakyat dan diberikan kepada rakyat, bukan uang Sang Presiden," kata perwakilan Partai Gerindra, Ramson Siagian, yang membaca pandangan umum partainya.

Berdasarkan dokumen Nota Keuangan dan RUU APBN 2019 yang dilansir dari laman kemenkeu.go.id, disebut anggaran untuk perlindungan sosial dalam RAPBN 2019 direncanakan sebesar Rp 185.987,3 miliar.

Baca juga: Tinggi Jelang 2019, Mensos Bantah Kebijakan Bansos Populis

Alokasi anggaran tersebut terutama ditujukan untuk melaksanakan program prioritas pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Rastra atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Sementara alokasi belanja pemerintah untuk bansos dalam APBN 2018 tercatat sebesar Rp 77,26 triliun. Sampai akhir Juli 2018, realisasi penyampaian bansos sudah mencapai Rp 56,24 triliun atau 72,79 persen terhadap alokasi bansos tahun ini.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah bansos tunai dari pemerintah tumbuh 87,61 persen per kuartal I 2018. Capaian ini jauh lebih tinggi dari realisasi bansos kuartal I 2017 yang hanya sebesar 2,86 persen, sehingga bansos dinilai berperan besar dalam mendorong konsumsi rumah tangga yang porsinya paling besar dalam struktur pertumbuhan ekonomi.

Melihat pentingnya peran bansos dan peningkatan yang signifikan dalam RAPBN 2019, Ramson minta itu ditegaskan sebagai uang rakyat. Ramson juga berharap Joko Widodo sebagai calon presiden dalam Pilpres 2019 tidak memanfaatkan besarnya bansos itu untuk mendongkrak elektabilitasnya maupun dijadikan alat kampanye.

"Pemerintah agar lebih cermat dan fair dalam mengelola keuangan negara. Kami titip agar Presiden tidak melempar sembako dari mobil," tutur Ramson.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Whats New
Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Whats New
Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Whats New
Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Whats New
Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Whats New
Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Whats New
Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Whats New
Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com