Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Genjot Devisa, Pemerintah Perkuat Sinergi Kebijakan Sektor Pariwisata

Kompas.com - 28/08/2018, 16:51 WIB
Mutia Fauzia,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus berupaya untuk menggenjot pendapatan devisa negara untuk mengurangi defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) yang pada kuartal II tahun 2018 ini kembali melebar.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkuat strategi kebijakan untuk pengembangan sektor pariwisata.

Upaya penguatan sinergi yang dilakukan, salah satunya antara pemerintah daerah dan badan usaha untuk akselerasi penguatan sektor pariwisata. Selain itu juga dengan merumuskan dan menetapkan upaya konkrit secara struktural sehingga dapat mengatasi permasalahan yang menghambat penguatan sektor pariwisata.

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Regional II Bank Indonesia (BI) Dwi Pranoto mengatakan, kondisi pariwisata Indonesia cukup menguntungkan dibandingkan negara lain lantaran didukung oleh kondisi alam sekaligus kekayaan kearifan lokal. Namun, potensi tersebut harus terus digali lebih jauh sehingga berdampak secara luas terhadap kondisi perekonomian Indonesia.

"Kalau kita bicara pariwisata kita lebih beruntung dibanding negara lain karena kita unggul dari sisi nature, heritage, dan culture. Karena potensi pariwisata kita nature made bukan man made, sehingga itu perlu didorong lebih luas lagi," ujar dia dalam acara Bincang Bareng Media di Yogyakarta, Kamis (28/8/2018).

Sebagai informasi, defisit transaksi berjalan Indonesia di kuartal II 2018 mencapai 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau tertinggi sejak kuartal II 2014. 

Defisit sepanjang kuartal II mencapai 8 miliar dollar AS atau lebih tinggi dari periode kuartal I yang mencapai 5,7 miliar dollar AS. Angka ini juga lebih besar dibandingkan kuartal II tahun 2017 yang sebesar 5 miliar dollar AS.   

Pemerintah pusat, pemerintah daerah dengan potensi wisata, BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun kali ini fokus pada langkah-langkah koordinasi dan sinergi kebijakan yang diperlukan untuk mengakselerasi pengembangan sektor pariwisata.

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Aida Budiman menjelaskan, BI pun terus menjaga stabilitas makroekonomi dan keuangan, baik dengan penyesuaian BI 7 Days Reverse Repo Rate (BI7DRRR) atau memastikan nilai tukar terjaga dengan baik dengan kebijakan-kebijakan makroprudensial.

Perkembangan sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk memperbaiki struktur CAD. Sebab, Aida menjelaskan, potensi penerimaan devisa melalui pariwisata, baik dari sisi transportasi maupun wisatawan cukup tinggi.

"Pada tahun 2017, penerimaan devisa dari sektor pariwisata sebesar 12,5 miliar dollar AS, tumbuh kurang lebih 20 persen dari tahun 2010 lalu yang masih 7 miliar dollar AS," ujar Aida pada kesempatan yang sama.

Sehingga pada akhirnya, Aida mengatakan, berkembangnya sektor pariwisata juga akan memberikan dampak lanjutan terhadap pertumbuhan penyerapan tenaga kerja dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkesinambungan, seimbang, dan inklusif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com