Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Genjot Devisa, Pemerintah Perkuat Sinergi Kebijakan Sektor Pariwisata

Kompas.com - 28/08/2018, 16:51 WIB
Mutia Fauzia,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus berupaya untuk menggenjot pendapatan devisa negara untuk mengurangi defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) yang pada kuartal II tahun 2018 ini kembali melebar.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkuat strategi kebijakan untuk pengembangan sektor pariwisata.

Upaya penguatan sinergi yang dilakukan, salah satunya antara pemerintah daerah dan badan usaha untuk akselerasi penguatan sektor pariwisata. Selain itu juga dengan merumuskan dan menetapkan upaya konkrit secara struktural sehingga dapat mengatasi permasalahan yang menghambat penguatan sektor pariwisata.

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Regional II Bank Indonesia (BI) Dwi Pranoto mengatakan, kondisi pariwisata Indonesia cukup menguntungkan dibandingkan negara lain lantaran didukung oleh kondisi alam sekaligus kekayaan kearifan lokal. Namun, potensi tersebut harus terus digali lebih jauh sehingga berdampak secara luas terhadap kondisi perekonomian Indonesia.

"Kalau kita bicara pariwisata kita lebih beruntung dibanding negara lain karena kita unggul dari sisi nature, heritage, dan culture. Karena potensi pariwisata kita nature made bukan man made, sehingga itu perlu didorong lebih luas lagi," ujar dia dalam acara Bincang Bareng Media di Yogyakarta, Kamis (28/8/2018).

Sebagai informasi, defisit transaksi berjalan Indonesia di kuartal II 2018 mencapai 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau tertinggi sejak kuartal II 2014. 

Defisit sepanjang kuartal II mencapai 8 miliar dollar AS atau lebih tinggi dari periode kuartal I yang mencapai 5,7 miliar dollar AS. Angka ini juga lebih besar dibandingkan kuartal II tahun 2017 yang sebesar 5 miliar dollar AS.   

Pemerintah pusat, pemerintah daerah dengan potensi wisata, BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun kali ini fokus pada langkah-langkah koordinasi dan sinergi kebijakan yang diperlukan untuk mengakselerasi pengembangan sektor pariwisata.

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Aida Budiman menjelaskan, BI pun terus menjaga stabilitas makroekonomi dan keuangan, baik dengan penyesuaian BI 7 Days Reverse Repo Rate (BI7DRRR) atau memastikan nilai tukar terjaga dengan baik dengan kebijakan-kebijakan makroprudensial.

Perkembangan sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk memperbaiki struktur CAD. Sebab, Aida menjelaskan, potensi penerimaan devisa melalui pariwisata, baik dari sisi transportasi maupun wisatawan cukup tinggi.

"Pada tahun 2017, penerimaan devisa dari sektor pariwisata sebesar 12,5 miliar dollar AS, tumbuh kurang lebih 20 persen dari tahun 2010 lalu yang masih 7 miliar dollar AS," ujar Aida pada kesempatan yang sama.

Sehingga pada akhirnya, Aida mengatakan, berkembangnya sektor pariwisata juga akan memberikan dampak lanjutan terhadap pertumbuhan penyerapan tenaga kerja dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkesinambungan, seimbang, dan inklusif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

Whats New
Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Whats New
Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal 'Jangkar' Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal "Jangkar" Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Whats New
Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Whats New
Lebaran 2024, KAI Sebut 'Suite Class Compartment' dan 'Luxury'  Laris Manis

Lebaran 2024, KAI Sebut "Suite Class Compartment" dan "Luxury" Laris Manis

Whats New
Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Whats New
Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Whats New
Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Whats New
IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

Whats New
Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Whats New
Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Whats New
Jakarta, Medan, dan Makassar  Masuk Daftar Smart City Index 2024

Jakarta, Medan, dan Makassar Masuk Daftar Smart City Index 2024

Whats New
Pentingnya Transparansi Data Layanan RS untuk Menekan Klaim Asuransi Kesehatan

Pentingnya Transparansi Data Layanan RS untuk Menekan Klaim Asuransi Kesehatan

Whats New
Apakah di Pegadaian Bisa Pinjam Uang Tanpa Jaminan? Ini Jawabannya

Apakah di Pegadaian Bisa Pinjam Uang Tanpa Jaminan? Ini Jawabannya

Earn Smart
Bea Cukai Kudus Berhasil Gagalkan Peredaran Rokol Ilegal Senilai Rp 336 Juta

Bea Cukai Kudus Berhasil Gagalkan Peredaran Rokol Ilegal Senilai Rp 336 Juta

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com