Janji Pertumbuhan Ekonomi Jokowi Dikritik, Ini Penjelasan Sri Mulyani

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah terus mengupayakan berbagai cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tiap tahun.

Penjelasan ini disampaikan untuk menanggapi kritik fraksi Partai Gerindra yang menyinggung janji Presiden Joko Widodo saat kampanye berupa pertumbuhan ekonomi 7 persen belum tercapai.

"Dalam APBN kami akan tetap melihat sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan untuk dicapai dan jadi acuan untuk perhitungan APBN 2019," kata Sri Mulyani usai menghadiri Rapat Pandangan Umum Fraksi atas RAPBN 2019 di Gedung DPR RI, Selasa (28/8/2018).

Sri Mulyani memastikan, pemerintah akan terus melihat permintaan dan penawaran yang berasal dari konsumsi, investasi, ekspor, dan pertumbuhan yang berasal dari pengeluaran atau belanja pemerintah. Dari berbagai pertimbangan tersebut, pemerintah akan menyampaikan angka-angka yang menunjukkan kondisi nyata di lapangan.

"Kami akan menggunakan instrumen kebijakan agar pertumbuhan ekonomi kita bisa ditingkatkan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan yang saat ini sudah mencapai tingkat progres yang baik," tutur Sri Mulyani.

Sebelumnya, anggota Gerindra yang menyampaikan pandangan umum fraksinya, Ramson Siagian, mulanya mengomentari target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2019 sebesar 5,3 persen yang lebih rendah dibanding tahun 2018 sebesar 5,4 persen.

"Setelah 3 tahun (pemerintahan Jokowi), pertumbuhan ekonomi hanya 5,1 persen. Padahal pada kampanye, Jokowi-JK menjanjikan pertumbuhan ekonomi 7 persen, tapi sampai tahun terakhir Kabinet Kerja masih jauh dari janji saat kampanye," kata Ramson di hadapan peserta rapat.

Ramson mengungkapkan, dengan realisasi terdahulu yang masih jauh dari janji kampanye, Gerindra jadi meragukan target pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 5,3 persen bisa tercapai.

Gerindra turut mendorong agar pemerintah bisa tetap konsisten melaksanakan apa yang telah direncanakan dalam RAPBN 2019, meski bersamaan dengan tahun politik.

"Gerindra masih tanda tanya, apakah pertumbuhan 5,3 persen (tahun 2019) bisa direalisasikan atau tidak. RAPBN 2019 tahun terakhir pemerintahan Jokowi-JK, rakyat akan mengamati dan melihat bagaimana kebijakan dalam RAPBN 2019 akan tetap konsisten," tutur Ramson.