Kompas.com - 30/08/2018, 13:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Aturan main waralaba di Tanah Air bakal kembali mundur ke era sebelum tahun 2012. Pelaku usaha waralaba berskala jumbo bakal diuntungkan dengan rencana revisi empat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).

Namun, tidak demikian dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Pelaku UMKM keberatan dengan rencana penghapusan kewajiban penggunaan bahan baku dan peralatan produksi dalam negeri sebesar 80 persen. Sebab, selama ini klausul itu menjadi jaminan bagi mereka untuk meraup laba di tengah geliat industri waralaba.

Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), M Ikhsan Ingratubun, mengatakan efek revisi aturan tadi akan lebih banyak terasa bagi pelaku UMKM sektor pertanian, perikanan dan perkebunan.

"(Nanti) Tidak ada lagi yang membatasi produk impor sehingga brand luar negeri merajai waralaba di Indonesia," ungkap dia kepada Kontan.co.id, Rabu (29/8/2018).

Kecuali poin tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN, Akumindo tak terlampau mempermasalahkan rencana revisi aturan itu.

Kementerian Perdagangan (Kemdag) juga menggodok sejumlah poin revisi lain. Sebut saja penghapusan ambang batas kepemilikan gerai sendiri oleh pelaku usaha waralaba dan peluang penunjukan lebih dari satu penerima waralaba.

Jika aturan itu jadi direvisi, PT Fast Food Indonesia Tbk (KFC) menilai ekspansi gerainya bakal lebih luwes.

"Tidak hanya penjualan saja yang akan bagus, tetapi pemilik lahan juga mendapatkan revenue yang baik agar kerjasamanya enak," kata Shivashish Pandey, Direktur Fast Food Indonesia, kemarin.

Teh Kian Kun, Direktur PT Pioneerindo Gourmet International Tbk juga melihat potensi ekspansi dari revisi aturan itu. Namun pemilik waralaba CFC di Indonesia ini belum berpikir untuk segera memanfaatkan peluang tersebut.

Sementara itu, Sutji Lantyka, Associate Director of Communications PT Rekso Nasional Food (McDonald's Indonesia) memastikan, belum ada perubahan target ekspansi gerai. Demikian pula dengan pernyataan Arif L. Nursandi, Regional Corporate Communications PT Midi Utama Indonesia Tbk.

Sejauh ini Kemdag belum gamblang membeberkan poin-poin revisi aturan. Pemerintah masih menggelar pertemuan dengan sejumlah pelaku usaha.

"Harus sinkron dan selaras," ujar Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Tjahja Widjayanti.

 

 

Berita ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Pelonggaran beleid waralaba memicu pro-kontra

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terbesar Sepanjang Sejarah, Korban KSP Indosurya 23.000 Orang dengan Kerugian Rp 106 Triliun

Terbesar Sepanjang Sejarah, Korban KSP Indosurya 23.000 Orang dengan Kerugian Rp 106 Triliun

Whats New
Tingkatkan Kapasitas Terminal Penumpang di Bandara Kualanamu, PT Angkasa Pura II Gencarkan Program ICA

Tingkatkan Kapasitas Terminal Penumpang di Bandara Kualanamu, PT Angkasa Pura II Gencarkan Program ICA

Rilis
Kemenkes Rilis Portal Update Data Nakes secara Mandiri, Klik nakes.kemkes.go.id

Kemenkes Rilis Portal Update Data Nakes secara Mandiri, Klik nakes.kemkes.go.id

Whats New
Stafsus Erick Thohir: PMN Rp 41,3 Triliun Bukan untuk Perusahaan Rugi

Stafsus Erick Thohir: PMN Rp 41,3 Triliun Bukan untuk Perusahaan Rugi

Whats New
Kementerian PUPR Targetkan Bendungan Ciawi Rampung Akhir 2022

Kementerian PUPR Targetkan Bendungan Ciawi Rampung Akhir 2022

Whats New
Sistem 'Pay Later' Berkembang Pesat, Literasi Keuangan Harus Ditingkatkan

Sistem "Pay Later" Berkembang Pesat, Literasi Keuangan Harus Ditingkatkan

Whats New
Konversi Kompor Elpiji ke Listrik Batal, Bagaimana Nasib Warga yang Sudah Terima Produk Uji Coba?

Konversi Kompor Elpiji ke Listrik Batal, Bagaimana Nasib Warga yang Sudah Terima Produk Uji Coba?

Whats New
Pemerintah Kaji Kenaikan Harga Rumah Subsidi

Pemerintah Kaji Kenaikan Harga Rumah Subsidi

Whats New
Ekonomi Membaik dan Ada Intervensi BI, Rupiah Diprediksi Segera Menguat

Ekonomi Membaik dan Ada Intervensi BI, Rupiah Diprediksi Segera Menguat

Whats New
Ini Syarat Bagi PNS Ingin Ajukan Cuti di Luar Tanggungan Negara

Ini Syarat Bagi PNS Ingin Ajukan Cuti di Luar Tanggungan Negara

Whats New
OJK Tetapkan Bunga Maksimum Pinjaman Konsumtif 'Fintech Lending' 0,4 Persen Per Hari untuk Tenor Pendek

OJK Tetapkan Bunga Maksimum Pinjaman Konsumtif "Fintech Lending" 0,4 Persen Per Hari untuk Tenor Pendek

Whats New
Biaya Admin BCA Xpresi, Setoran Awal, Bunga, dan Syarat Buka Rekening

Biaya Admin BCA Xpresi, Setoran Awal, Bunga, dan Syarat Buka Rekening

Spend Smart
Hong Kong Tarik Peredaran Mie Sedaap, Wings Group Indonesia: Tidak Ada Penggunaan Etilen Oksida

Hong Kong Tarik Peredaran Mie Sedaap, Wings Group Indonesia: Tidak Ada Penggunaan Etilen Oksida

Whats New
Diprediksi Masih Belum Akan Stabil, Simak Harga Pangan Hari Ini

Diprediksi Masih Belum Akan Stabil, Simak Harga Pangan Hari Ini

Whats New
Bantah Mie Sedaap Tak Aman, Wings Group: Belasan Tahun Dikonsumsi di Lebih dari 30 Negara

Bantah Mie Sedaap Tak Aman, Wings Group: Belasan Tahun Dikonsumsi di Lebih dari 30 Negara

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.