Seberapa Parah Ketimpangan Ekonomi di Indonesia?

Kompas.com - 31/08/2018, 10:02 WIB
Warga melintas di depan mural yang menggambarkan penggelapan uang negara di salah satu sudut Kota Tangerang, Banten, Kamis (25/6/2015). Penggelapan uang negara  berdampak luas baik terhadap kehidupan masyarakat maupun ketimpangan pembangunan di pelosok Indonesia.KOMPAS/WISNU WIDIANTORO Warga melintas di depan mural yang menggambarkan penggelapan uang negara di salah satu sudut Kota Tangerang, Banten, Kamis (25/6/2015). Penggelapan uang negara berdampak luas baik terhadap kehidupan masyarakat maupun ketimpangan pembangunan di pelosok Indonesia.

Oleh: Yenny Tjoe

SEBAGAI ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan lebih dari setengah dari angka di tahun 1999.

Namun, laporan World Bank pada 2015 memberikan peringatan. Sejak tahun 2000, ketimpangan ekonomi di Indonesia meningkat pesat. Pertumbuhan ekonomi yang ada lebih dinikmati oleh 20 persen penduduk terkaya daripada masyarakat umum lainnya.

Namun, kebijakan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi di bawah Presiden Joko Widodo tampaknya memberikan hasil.

Pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya ketimpangan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini menduduki urutan ketiga tercepat di antara negara-negara anggota G-20.

Statistik terbaru menunjukkan bahwa sejak 2000 hingga 2017, Produk Domestik Bruto Indonesia (PDB) per kapita meningkat rata-rata 4 persen setiap tahun, setelah China dan India, yang masing-masing tumbuh 9 persen dan 5,5 persen per tahun.

Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia memicu tingginya ketimpangan antarpenduduk. Hal ini tecermin dalam Indeks Gini, yakni indeks untuk mengukur ketimpangan dalam sebuah negara dari 0 (kesetaraan sempurna) sampai 100 (ketidaksetaraan sempurna).

Data dari Bank Dunia mengungkapkan Indeks Gini Indonesia meningkat dari 30,0 pada dekade 1990-an menjadi 39,0 pada 2017.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ketimpangan di Indonesia mulai meningkat pada awal 1990-an.

Krisis moneter 1998 sempat menurunkan ketimpangan di Indonesia karena krisis tersebut berdampak signifikan terhadap kalangan orang kaya pada saat itu. Namun, kesenjangan antara si kaya dan si miskin kembali meningkat cepat pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Indeks Gini naik dari 31,0 pada masa kepresidenan Megawati tahun 2001 menjadi 41,0 pada tahun 2014 di bawah pemerintahan SBY.

Indeks Gini Indonesia, 1990 - 2017; Sumber: BPS.THE CONVERSATION/YENNY TJOE Indeks Gini Indonesia, 1990 - 2017; Sumber: BPS.

Ketimpangan didorong oleh kelas konsumen

Laporan Bank Dunia pada 2015 menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya dinikmati oleh 20 persen kelompok terkaya. Kelompok ini diidentifikasi sebagai kelas konsumen.

Mereka adalah orang-orang yang berpendapatan bersih per tahun di atas 3.600 dollar AS atau Rp 52,6 juta dan pengeluaran per hari nya sekitar 10 dollar AS hingga 100 dollar AS untuk makanan, transportasi, dan perlengkapan rumah tangga lainnya.

Saat ini, setidaknya 70 juta orang di Indonesia termasuk dalam golongan kelas konsumen. Kelompok ini diproyeksikan akan mencapai 135 juta orang pada 2030 atau setengah dari total penduduk Indonesia.

Sejak tahun 2000, kelas konsumen Indonesia sudah muncul dan terus berkembang kuat berkat pertumbuhan ekonomi selama dua dekade terakhir. Pendapatan mereka meningkat dikarenakan dua hal: kualifikasi pendidikan mereka tinggi dan permintaan pasar terhadap pekerja profesional terampil meningkat.

Kelompok kelas konsumen ini berperan cukup penting bagi Indonesia, yaitu meningkatkan pendapatan pajak negara dan menuntut pelayanan publik yang lebih baik dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Namun di sisi lain, mereka yang berpendidikan rendah semakin sulit mengakses lapangan kerja. Mereka terjebak dalam pekerjaan dengan gaji rendah.

Banyak dari mereka adalah petani dan nelayan di daerah pedesaan dan mereka yang bekerja di sektor informal. Karena kenaikan upah mereka lebih lambat dibanding gaji pekerja terampil, ketimpangan ekonomi di Indonesia melebar.

Ketimpangan ekonomi dan pembangunan manusia

Tingginya ketimpangan ekonomi mengakibatkan kelompok berpendapatan rendah tidak mampu mengakses kebutuhan dan pelayanan dasar seperti makanan, kesehatan dan pendidikan.

Ini bisa berdampak buruk bagi masyarakat dan memperlambat proses pembangunan manusia, yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga dimensi: kesehatan, pendidikan, dan penghasilan individu untuk mendukung kehidupan yang layak.

Ada empat kategori pembangunan manusia, yaitu sangat tinggi (IPM lebih dari 80), tinggi (antara 70 dan 80), sedang (antara 60 dan 70), dan rendah (di bawah 60).

Berdasarkan data IPM dari lembaga PBB, United Nations Development Programme (UNDP), Indonesia termasuk dalam kategori pembangunan manusia sedang.

Namun, tingginya kesenjangan antara kaya dan miskin tampaknya telah memperlambat pembangunan manusia Indonesia.

Menurut Human Development Reports, sepanjang tahun 2000-an IPM Indonesia meningkat rata-rata 0,92 persen per tahun dari 60,4 pada tahun 2000 menjadi 66,2 pada 2010. Indeks Gini selama periode itu antara 31,0 dan 38,0.

Dari tahun 2010 hingga 2014, IPM Indonesia tumbuh jauh lebih lambat, 0,78 persen per tahun karena ketimpangan ekonomi saat itu lebih tinggi. Pada masa kepresidenan SBY periode kedua, Indeks Gini naik menjadi 41,0.

15 provinsi di bawah rata-rata IPM, 2014 dan 2017; Source: BPS dan UNDP.THE CONVERSATION/YENNY TJOE 15 provinsi di bawah rata-rata IPM, 2014 dan 2017; Source: BPS dan UNDP.
Menurut para ekonom, pembangunan manusia sebuah negara tergantung pada dua pendorong utama: pertumbuhan ekonomi dan turunnya ketimpangan antarpenduduk. Di bawah pemerintahan Jokowi, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi sekaligus turunnya ketimpangan.

Selama pemerintahan Jokowi, Indeks Gini turun ke bawah 40,0. Angka terbaru menunjukkan 38,9 di bulan Maret 2018.

Penurunan Indeks Gini diikuti dengan pembangunan manusia Indonesia yang lebih pesat dalam segi kesehatan, pendidikan, dan penghasilan individu. Data terbaru menunjukkan IPM Indonesia saat ini adalah 70,8 atau tumbuh 1,3 persen per tahun sejak 2015.

Pembangunan manusia tingkat provinsi juga mengalami kemajuan cepat. Saat ini masih ada 15 provinsi di bawah rata-rata IPM nasional, tetapi 14 di antaranya sudah termasuk dalam kategori pembangunan manusia sedang.

Provinsi daerah tertinggal juga menunjukkan peningkatan pesat dalam hal kesehatan, pendidikan, dan standar hidup.

Di bawah pemerintahan Jokowi, Papua mencatat pembangunan manusia tercepat, diikuti oleh Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Barat. IPM mereka meningkat masing-masing 1,4 persen, 1,2 persen, dan 1,1 persen per tahun.

Upaya mengatasi ketimpangan

Pemerintah berusaha mengatasi masalah ketimpangan melalui berbagai kebijakan. Pemerintahan SBY fokus pada pengentasan kemiskinan secara progresif. Selama SBY menjadi Presiden RI, anggaran kemiskinan mencapai 7 persen pada 2014, meningkat dari 5,7 persen pada 2011.

Dalam menanggulangi ketimpangan, program-program SBY berupaya memberdayakan masyarakat melalui bantuan pendidikan, kesehatan, dan kredit mikro.

Pemerintahan Jokowi memutuskan untuk melanjutkan program SBY. Dari tahun 2015 hingga 2018, anggaran negara untuk program pengentasan kemiskinan meningkat dari 9 persen menjadi 12,8 persen.

Berbeda dengan pendekatan SBY, Jokowi tidak hanya memprioritaskan pembangunan rakyat, tetapi juga infrastruktur dalam mengatasi ketimpangan. Menurut saya, inilah alasan mengapa strategi Jokowi lebih efektif daripada SBY dalam menangani ketimpangan.

Pembangunan infrastruktur bertujuan meningkatkan konektivitas serta mengurangi biaya logistik antar daerah. Pemerintahan Jokowi menaruh perhatian ekstra pada 30 proyek prioritas, termasuk proyek Palapa Ring, jalur kereta api Trans Sulawesi, dan jalan Trans Papua.

Untuk memperkecil kesenjangan pendidikan, Jokowi memperkenalkan Program Indonesia Pintar pada 2014. Program ini memberikan bantuan uang tunai kepada siswa-siswi keluarga kurang mampu usia 6-21 tahun dengan tujuan mereka akan menyelesaikan sekolah atau melanjutkan pendidikan minimal 12 tahun. Hingga Oktober 2017, lebih dari 17,9 juta kartu telah didistribusikan dari target 19,7 juta.

Jokowi juga merombak sistem pendidikan kejuruan. Ia melibatkan pelaku industri untuk berkontribusi dalam pengembangan kurikulum sekolah kejuruan dan teknis.

Di bawah kemitraan itu, perusahaan swasta akan menawarkan pelatihan dan peluang magang bagi para siswa dan guru. Perombakan ini bertujuan meningkatkan keahlian para siswa kejuruan dan semakin memperkuat ketrampilan tenaga kerja Indonesia.

Arah yang benar

Ketimpangan tinggi dapat berdampak negatif terhadap kualitas hidup manusia, kohesi sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan di Indonesia erat kaitannya dengan ketimpangan, baik dalam mengakses peluang ekonomi maupun layanan publik.

Strategi pembangunan Jokowi terbukti telah mempertimbangkan masalah ini sehingga pemerintahannya menggabungkan pembangunan infrastruktur bersama sumber daya manusia.

Dengan semakin lancar transportasi dan komunikasi di daerah dan lebih banyak orang di pedesaan mendapat akses layanan publik yang setara, ketimpangan ekonomi akan semakin menurun. Indonesia kini juga bergerak ke arah yang benar dalam penanggulangan kesenjangan yang lebih efektif.

Mengatasi ketimpangan tetap merupakan tantangan bagi Indonesia. Saat ini kita juga perlu menaruh perhatian pada pemerintah daerah. Mereka sekarang berperan sangat penting, terutama dalam memastikan dana dan program yang turun di daerah dapat ditangani secara optimal sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional dan menciptakan lapangan pekerjaan di desa.

Yenny Tjoe
Lecturer/ Tutor in International Economics, Griffith University

Catatan Redaksi:
Artikel ini ditayangkan di Kompas.com atas kerja sama dengan The Conversation Indonesia. Artikel di atas dikutip dari tulisan berjudul "Pertumbuhan ekonomi selama 20 tahun hanya dinikmati orang kaya. Seberapa parah ketimpangan di Indonesia?". Isi artikel di luar tanggung jawab redaksi Kompas.com.



Close Ads X