Seberapa Parah Ketimpangan Ekonomi di Indonesia?

Selama pemerintahan Jokowi, Indeks Gini turun ke bawah 40,0. Angka terbaru menunjukkan 38,9 di bulan Maret 2018.

Penurunan Indeks Gini diikuti dengan pembangunan manusia Indonesia yang lebih pesat dalam segi kesehatan, pendidikan, dan penghasilan individu. Data terbaru menunjukkan IPM Indonesia saat ini adalah 70,8 atau tumbuh 1,3 persen per tahun sejak 2015.

Pembangunan manusia tingkat provinsi juga mengalami kemajuan cepat. Saat ini masih ada 15 provinsi di bawah rata-rata IPM nasional, tetapi 14 di antaranya sudah termasuk dalam kategori pembangunan manusia sedang.

Provinsi daerah tertinggal juga menunjukkan peningkatan pesat dalam hal kesehatan, pendidikan, dan standar hidup.

Di bawah pemerintahan Jokowi, Papua mencatat pembangunan manusia tercepat, diikuti oleh Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Barat. IPM mereka meningkat masing-masing 1,4 persen, 1,2 persen, dan 1,1 persen per tahun.

Upaya mengatasi ketimpangan

Pemerintah berusaha mengatasi masalah ketimpangan melalui berbagai kebijakan. Pemerintahan SBY fokus pada pengentasan kemiskinan secara progresif. Selama SBY menjadi Presiden RI, anggaran kemiskinan mencapai 7 persen pada 2014, meningkat dari 5,7 persen pada 2011.

Dalam menanggulangi ketimpangan, program-program SBY berupaya memberdayakan masyarakat melalui bantuan pendidikan, kesehatan, dan kredit mikro.

Pemerintahan Jokowi memutuskan untuk melanjutkan program SBY. Dari tahun 2015 hingga 2018, anggaran negara untuk program pengentasan kemiskinan meningkat dari 9 persen menjadi 12,8 persen.

Berbeda dengan pendekatan SBY, Jokowi tidak hanya memprioritaskan pembangunan rakyat, tetapi juga infrastruktur dalam mengatasi ketimpangan. Menurut saya, inilah alasan mengapa strategi Jokowi lebih efektif daripada SBY dalam menangani ketimpangan.

Pembangunan infrastruktur bertujuan meningkatkan konektivitas serta mengurangi biaya logistik antar daerah. Pemerintahan Jokowi menaruh perhatian ekstra pada 30 proyek prioritas, termasuk proyek Palapa Ring, jalur kereta api Trans Sulawesi, dan jalan Trans Papua.

Untuk memperkecil kesenjangan pendidikan, Jokowi memperkenalkan Program Indonesia Pintar pada 2014. Program ini memberikan bantuan uang tunai kepada siswa-siswi keluarga kurang mampu usia 6-21 tahun dengan tujuan mereka akan menyelesaikan sekolah atau melanjutkan pendidikan minimal 12 tahun. Hingga Oktober 2017, lebih dari 17,9 juta kartu telah didistribusikan dari target 19,7 juta.

Jokowi juga merombak sistem pendidikan kejuruan. Ia melibatkan pelaku industri untuk berkontribusi dalam pengembangan kurikulum sekolah kejuruan dan teknis.

Di bawah kemitraan itu, perusahaan swasta akan menawarkan pelatihan dan peluang magang bagi para siswa dan guru. Perombakan ini bertujuan meningkatkan keahlian para siswa kejuruan dan semakin memperkuat ketrampilan tenaga kerja Indonesia.

Arah yang benar