Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dituding Ikut Campur Soal Data Kemiskinan, Ini Penjelasan Bappenas

Kompas.com - 31/08/2018, 15:01 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro membantah pernyataan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang menyebut bahwa pemerintah mengontrol Badan Pusat Statistik (BPS) soal data kemiskinan dan pengangguran.

Bambang mengatakan, data-data yang digunakan BPS mengunakan metode yang sudah teruji dan berpatokan pada metode internasional.

"Itu sama sekali enggak benar. BPS punya undang-undang yang menunjukkan independensi mereka," ujar Bambang di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (31/8/2018).

Diketahui, BPS merupakan lembaga di bawah binaan Bappenas. Bambang pun membantah bahwa pemerintah mengintervensi BPS untuk mengeluarkan data tertentu.

Ia mengatakan, kredibilitas dari suatu lembaga statistik sangat tergantung pada independensinya.

"Sebagai pembinanya saya tidak pernah melakukan intervensi, menitip apa pun. Jadi sama sekali enggak benar," kata Bambang.

Bahkan, pemerintah baru mengetahui hasil penelitian BPS satu jam sebelum diumumkan kepada publik. Oleh karena itu, pemerintah mustahil bisa mengutak atik data tersebut.

Sebelumnya, Sandiaga menuding pemerintah ikut campur mengontrol data-data di BPS terkait kemisikinan dan pengangguran. Pengontrolan data itu, kata dia, membuat tingkat kemiskinan dan pengangguran seolah-olah turun, padahal berbeda dengan kenyataan di lapangan.

"Kalau saya melihat, tentunya wajar pemerintah menyampaikan pencapaian-pencapaiannya. Tentu dengan data yang mereka kontrol," kata Sandiaga.

Sandiaga juga mempertanyakan patokan garis kemiskinan yang ditetapkan, yakni Rp 401.220 per kapita per bulan, atau sekitar Rp 13.374 per hari. 

"Apa realistis orang di zaman sekarang bisa hidup dengan Rp 13.000 per hari?" kata Sandiaga.

Adapun mengenai tingkat pengangguran yang menurun, Sandiaga juga menegaskan bahwa hitung-hitungan BPS masih mentah. BPS mencatat terjadi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari Februari 2017 sebesar 5,33 persen jadi 5,13 persen pada Februari 2018.

Namun Sandiaga menilai, BPS hanya mengukur tingkat pengangguran terbuka tanpa melihat kualitas pekerjaannya. Menurut Sandiaga, banyak anak muda lulusan diploma dan sarjana yang terpaksa bekerja tidak sesuai dengan bidang dan kemampuannya.

"Job-nya ada tetapi tak berkualitas," kata dia.

Sandiaga percaya data yang dimilikinya lebih terukur karena berdasarkan keluhan langsung dari masyarakat saat ia dan timnya berkunjung di berbagai daerah. Sandiaga pun berjanji akan memperbaiki keadaan ini apabila ia dan Prabowo Subianto berhasil memenangi Pilpres 2019.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Whats New
Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Whats New
Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com