Putus Rantai Kemiskinan, Pemerintah Genjot Pembangunan SDM

DEPOK, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan, pemerintah terus berupaya menekan angka kemiskinan melalui pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Langkah itu dinilainya efektif karena mampu memutus mata rantai kesenjangan keterampilan, yang mana akan berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan.

"Kenapa orang miskin? Karena penghasilannya rendah? Kenapa rendah? Karena pekerjaannya tidak berkualitas. Kenapa tidak berkualitas? Karena pendidikannya rendah sehingga tidak mempunyai keterampilan. Kenapa pendidikannya rendah? Karena miskin. Berputar terus seperti lingkaran setan," kata Menaker dalam pernyataan tertulis, Jumat (31/8/2018).

Baca juga: Membedah Bagaimana Kemiskinan Bisa di Bawah 10 Persen

Jika keterampilan meningkat, ia melanjutkan, maka tenaga kerja dapat memiliki pekerjaan yang berkualitas ataupun berwirausaha.

"Sehingga secara otomatis kesejahteraannya akan meningkat dan akan mengeluarkannya dari lingkaran setan kemiskinan," kata Menaker Hanif.

Saat ini kondisi ketimpangan keterampilan dan kompetensi kerja dipengaruhi oleh kondisi angkatan kerja Indonesia yang didominasi masyarakat berpendidikan menengah ke bawah (SD-SMP).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), 58 persen dari 133 juta jumlah angkatan kerja saat ini berasal dari lulusan SD-SMP.

Baca juga: Indonesia Masih Kekurangan Tenaga Kerja Berkualitas

Angka tersebut menjadi tantangan karena Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2035 nanti.

"Usia angka produktif akan meningkat bisa mencapai 70 persen. Kalau 70 persen ini berasal dari lulusan SD-SMP, ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi daya saing kita," ujarnya.

Strategi Kemenaker

Dok. Humas Kemenaker Menaker Hanif Dhakiri pada acara Temu Raya Nasional ALMISBAT (Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat) di Depok, Jawa Barat, Rabu (29/8/2018).

Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) mendorong peningkatan kompetensi SDM Indonesia melalui berbagai program, seperti pelatihan vokasi di BLK, pemagangan di dalam dan di luar negeri, BLK Komunitas, dan program-program peningkatan kompetensi lainnya.

"Kami pun mendukung langkah-langkah tersebut melalui triple skilling, yakni skilling,  upskilling, dan reskilling," ujar Menaker Hanif.

Skilling merupakan program bagi masyarakat yang belum memiliki keterampilan sehingga dapat masuk ke pasar kerja ataupun berwirausaha.

Sementara, up skilling ditujukan untuk meningkatkan keterampilan yang telah dimiliki.

Baca juga: Dongkrak Mutu Tenaga Kerja, Pelatihan Vokasi Butuh Suntikan Beasiswa

"Sedangkan bagi yang ingin alih profesi, reskilling dapat memberikan keterampilan baru yang susuai dengan kebutuhan industri," kata dia.

Selain itu, pemerintah menargetkan pada 2019 fokus pada pembangunan SDM. Untuk itu, pemerintah akan meningkatkan anggaran 2019 untuk pengembangan SDM menjadi Rp 14 triliun.

Kebijakan ini merupakan wujud kongkret agenda besar yang akan dilakukan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla setelah pembangunan infrastruktur selama sekitar empat tahun terakhir.