Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Tahapan Pendaftaran Fintech dan Cara OJK Melakukan Pengawasan

Kompas.com - 01/09/2018, 20:53 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera,
Amir Sodikin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja merilis Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, yang isinya menyertakan cara pendaftaran financial technology (fintech) atau teknologi financial (tekfin).

Selain tentang pendaftaran, peraturan tersebut juga menyertakan mekanisme pemantauan serta pengawasan fintech sebagai bagian dari perlindungan konsumen.

"Setiap penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD), baik perusahaan startup maupun lembaga jasa keuangan, akan melalui tiga tahap proses sebelum mengajukan permohonan perizinan," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Sabtu (1/9/2018).

Wimboh menjelaskan, tahapan pertama adalah pencatatan kepada OJK untuk perusahaan startup atau yang non-lembaga jasa keuangan.

Baca juga: Atur Fintech, OJK Keluarkan Peraturan tentang Inovasi Keuangan Digital

 

Permohonan pencatatan yang dimaksud mencakup permohonan pengujian regulatory sandbox, guna mengkaji kesesuaian kegiatan fintech yang diajukan apakah berdasarkan ketentuan yang berlaku atau tidak.

Sedangkan bagi lembaga jasa keuangan yang melakukan pencatatan, permohonan untuk regulatory sandbox diajukan kepada pengawas masing-masing bidang, seperti dari perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank.

Adapun proses regulatory sandbox berlangsung maksimal 1 tahun dan dapat diperpanjang lagi selama 6 bulan jika diperlukan.

"Setelah semua tahapan itu dilalui, baru bisa mendaftar atau mendapat izin dari OJK," tutur Wimboh.

Dengan proses seperti itu, harapannya fintech yang mendapat izin OJK nantinya bisa lebih bertanggung jawab, aman, dan menerapkan prinsip perlindungan konsumen secara maksimal.

Sementara untuk pemantauan dan pengawasan fintech, OJK akan menetapkan penyelenggaran IKD yang wajib mengikuti proses regulatory sandbox.

Baca juga: Fintech: Peminjam Pria Paling Banyak yang Tidak Mengembalikan Uang

Nantinya, hasil uji regulatory sandbox terhadap penyelenggara IKD ditetapkan dengan status direkomendasikan, perbaikan, serta tidak direkomendasikan. Bagi penyelenggara yang sudah direkomendasikan dapat mendaftar ke OJK.

"Untuk melaksanakan pemantauan dan pengawasan, penyelenggara diwajibkan melakukan pengawasan secara mandiri dengan menyusun laporan self assessment yang sedikitnya memuat aspek tata kelola dan mitigasi risiko. Dalam jangka menengah, OJK dapat menunjuk pihak lain yang bertugas dalam pengawasan Inovasi Keuangan Digital," ujar Wimboh.

OJK lebih lanjut mengatur agar lembaga jasa keuangan yang telah mendapat izin atau terdaftar di OJK tidak bekerja sama dengan lembaga yang belum berizin. Penyelenggara IKD juga diwajibkan menyediakan pusat layanan konsumen berbasis teknologi, menerapkan program antipencucian uang, dan pencegahan pendanaan terorisme.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Terakhir, Ini Syarat dan Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 66

Hari Terakhir, Ini Syarat dan Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 66

Work Smart
InJourney Airports Layani 7,4 Juta Penumpang Selama Lebaran 2024

InJourney Airports Layani 7,4 Juta Penumpang Selama Lebaran 2024

Whats New
Manfaat dan Kerugian Pakai Paylater yang Perlu Diketahui

Manfaat dan Kerugian Pakai Paylater yang Perlu Diketahui

Spend Smart
[POPULER MONEY] Cara Download Kartu Nikah Digital | Luhut Sebut China Mau Kembangkan Sawah Padi di Kalteng

[POPULER MONEY] Cara Download Kartu Nikah Digital | Luhut Sebut China Mau Kembangkan Sawah Padi di Kalteng

Whats New
5 Tips Mengatur Keuangan untuk 'Fresh Graduate' agar Tak Menyesal

5 Tips Mengatur Keuangan untuk "Fresh Graduate" agar Tak Menyesal

Spend Smart
Pasca Halving, Harga Bitcoin Justru Merosot

Pasca Halving, Harga Bitcoin Justru Merosot

Whats New
Terima 40 Laporan Balon Udara Liar Selama Lebaran 2024, AirNav: Jauh Berkurang dari Tahun Lalu

Terima 40 Laporan Balon Udara Liar Selama Lebaran 2024, AirNav: Jauh Berkurang dari Tahun Lalu

Whats New
Bandara Panua Pohuwato Bakal Diresmikan Jokowi, Menhub: Potensi Kembangkan Pariwisata

Bandara Panua Pohuwato Bakal Diresmikan Jokowi, Menhub: Potensi Kembangkan Pariwisata

Whats New
Perusahaan Ini Buka Lowongan Kerja untuk Lansia, Simak Syarat dan Cara Daftarnya

Perusahaan Ini Buka Lowongan Kerja untuk Lansia, Simak Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Luhut Ungkap China Mau Kembangkan Sawah Padi di Kalteng

Luhut Ungkap China Mau Kembangkan Sawah Padi di Kalteng

Whats New
Mata Uang Spanyol Sebelum dan Setelah Gabung Uni Eropa

Mata Uang Spanyol Sebelum dan Setelah Gabung Uni Eropa

Whats New
Bus Tertabrak KA Rajabasa, KAI: Sopir Tidak Indahkan Peringatan

Bus Tertabrak KA Rajabasa, KAI: Sopir Tidak Indahkan Peringatan

Whats New
Terus Bikin Rekor, Harga Emas Antam Naik Rp 37.000 dalam Sepekan

Terus Bikin Rekor, Harga Emas Antam Naik Rp 37.000 dalam Sepekan

Whats New
Mengenal Mata Uang Argentina dan Nilai Tukar ke Rupiah

Mengenal Mata Uang Argentina dan Nilai Tukar ke Rupiah

Whats New
Cara Ubah Jadwal Tiket Kereta Api di Aplikasi Access by KAI

Cara Ubah Jadwal Tiket Kereta Api di Aplikasi Access by KAI

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com