Darmin : Kunjungan ke Korsel, Presiden Akan Pastikan Investasi Hyundai

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, dan Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) masih membahas terkait investasi yang kabarnya akan Hyundai lakukan di Indonesia.

Hal ini juga berkaitan dengan kunjungan Presiden Jokowi ke Korea Selatan (Korsel) pekan depan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, ketiganya menggelar rapat koordinasi untuk mengulas perkembangan kabar investasi dari Hyundai tersebut. Sayang, pihak Hyundai hingga kini belum memastikan perihal investasinya.

"Kita saling komunikasi saja ini soal Hyundai. Pekan depan, presiden juga akan ke Korea jadi kita menyiapkan bahan untuk Presiden," ujar Darmin saat ditemui di kantornya, Senin (3/9/2018).

Perihal kunjungan Presiden ke Korea Selatan, diharapkan ada kejelasan mengenai investasi perusahaan otomotif asal Negeri Ginseng ini. Darmin mengatakan, Hyundai telah meminta banyak insentif terkait investasi tapi belum disetujui pemerintah.

"Kita belum bisa menjelaskan tentang itu karena kita belum bilang iya (setuju). Biar nanti waktu Presiden ke sana ada komunikasi lebih jelas," ujarnya.

Oleh karenanya, hingga kini pemerintah menganggap investasi yang dikabarkan akan Hyundai gelontorkan masih belum menemukan titik terang. Sebab, pihak Hyundai belum memberi respons lebih lanjut.

"Mereka sendiri kita anggap belum firm. Kita tanya begini belum dijawab, begitu belum dijawab," tutur Darmin.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah belum mendapatkan kabar atau surat resmi dari Hyundai terkait kabar investasi tersebut. Namun, pemerintah tidak berkeberatan jika Hyundai mempertimbangkan ingin membangun pabrik di Indonesia.

Menurutnya, jika Hyundai memang akan berinvestasi di Indonesia maka tidak akan ada perlakuan khusus ataupun mendapatkan insentif lebih dari pemerintah. Pemerintah hanya akan memberikan insentif secara umum seperti tax holiday.

"Kita kan insentif semua yang ada saja, insentif tax holiday dan yang lain. Kalau tax holiday kan bukan berlaku secara ekslusif untuk satu perusahaan tapi itu berlaku untuk semua," imbuh Airlangga.