DPR: BPJS Ketenagakerjaan Harus Transparan soal Pengelolaan Dana

Kompas.com - 03/09/2018, 18:00 WIB
Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrat Dede Yusuf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/4/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrat Dede Yusuf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/4/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan lebih transparan dalam hal pengelolaan dana iuran.

Menurut Ketua Komisi XI DPR RI Dede Yusuf, BPJS Ketenagakerjaan belum transparan dalam hal pengelolaan dana iuran dari para pekerja. Pengelolaan dana iuran saat ini ditakutkan Dede tidak memberikan manfaat bagi kesejahteraan pekerja sesuai dengan amanat Undang Undang (UU).

"BPJS Ketenagakerjaan ini kan dananya dari pengusaha dan pekerja, konteksnya dana amanah, oleh karenanya dalam pengelolaan dana investasi ini konsepnya bukan seperti investasi, tetapi lebih mengelola dana agar pekerja mendapatkan manfaat atas dana itu," kata Dede saat bertemu dengan Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan di Menara Jamsostek, Jakarta, Senin (3/9/2018).

Perlu diketahui bahwa sampai Juli ini, total dana kelola BPJS Ketenagakerjaan menembus Rp 333 triliun. Oleh karenanya, Dede menilai bahwa publik perlu mengetahui untuk investasi apa saja dana dengan angka sebesar itu.

"Manfaat bagi pengembangan dana adalah untuk pekerja dan perusahan, kalau buat bangun jalan tol kira-kira ke siapa manfaatnya?" tanya Dede.

Transparansi pengelolaan dana investasi tersebut juga dinilai mendesak mengingat sebentar lagi Indonesia kembali menghadapi tahun politik.

Adapun Wakil Ketua Komisi XI DPR Saleh Daulay mengatakan bahwa hal itu diperlukan agar tidak ada persepsi yang salah dan justru dijadikan bahan untuk kepentingan politik.

"Bagi mereka yang nggak mengerti atau beda afiliasi politik dalam pengelolaan dana BUMN nanti malah marah-marah. Untuk kemenangan pemilu misalnya itu kan salah. Tapi kami enggak punya data-data. Bagaiimana mau jelaskan?" ucap dia.

Bukan hanya itu, Saleh juga meminta agar Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan mengungkap untung dan rugi terkait pengelolaan dana investasi tersebut.

"Apakah semuanya untung? Kemudian yang untung di mana saja, kalau rugi juga berapa agar kita bisa mengantisipasi jangan rugi lagi," pungkas dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Asosiasi Pengusaha Ritel: Kami Menyediakan Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter

Asosiasi Pengusaha Ritel: Kami Menyediakan Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter

Whats New
Kasus Omicron Terus Bertambah, Luhut: Kalau Masih Mau Hidup Silakan Ikuti Imbauan...

Kasus Omicron Terus Bertambah, Luhut: Kalau Masih Mau Hidup Silakan Ikuti Imbauan...

Whats New
Kredit Pintar Telah Salurkan Pinjaman Rp 23,8 Triliun Sejak 2017

Kredit Pintar Telah Salurkan Pinjaman Rp 23,8 Triliun Sejak 2017

Rilis
Menaker: Tenaga Kerja Perempuan di 4 Sektor Ini Bisa Kantongi Upah Tinggi

Menaker: Tenaga Kerja Perempuan di 4 Sektor Ini Bisa Kantongi Upah Tinggi

Whats New
Erick Thohir Bicara soal Subsidi Listrik, Soroti Adanya Mafia

Erick Thohir Bicara soal Subsidi Listrik, Soroti Adanya Mafia

Whats New
Terus Berinovasi, GoFood Pelopori Teknologi Robot Otomatis di Layanan Pesan Antar Makanan

Terus Berinovasi, GoFood Pelopori Teknologi Robot Otomatis di Layanan Pesan Antar Makanan

BrandzView
Nasabah CIMB Niaga Bisa Ubah Transaksi Kartu Kredit jadi Cicilan 0 Persen Lewat OCTO Mobile, Berikut Caranya

Nasabah CIMB Niaga Bisa Ubah Transaksi Kartu Kredit jadi Cicilan 0 Persen Lewat OCTO Mobile, Berikut Caranya

Spend Smart
Pemerintah Jamin Stok Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter, Aprindo: Warga Jangan 'Panic Buying'

Pemerintah Jamin Stok Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter, Aprindo: Warga Jangan "Panic Buying"

Whats New
Alfamart: Jangan 'Panic Buying' Minyak Goreng, Pemerintah Jamin Stoknya

Alfamart: Jangan "Panic Buying" Minyak Goreng, Pemerintah Jamin Stoknya

Whats New
Berjasa Tangani Pasien, Berapa Gaji Perawat?

Berjasa Tangani Pasien, Berapa Gaji Perawat?

Work Smart
Gandeng Indosat Ooredo Hutchinson, Bank QNB Indonesia Luncurkan Pinjaman Digital UCan

Gandeng Indosat Ooredo Hutchinson, Bank QNB Indonesia Luncurkan Pinjaman Digital UCan

Whats New
Luhut Bakal Buat BLU Batu Bara untuk Permudah PLN, Erick Thohir: Ya, Kami Akan Ikuti

Luhut Bakal Buat BLU Batu Bara untuk Permudah PLN, Erick Thohir: Ya, Kami Akan Ikuti

Whats New
Pekerja Asing Tak Punya NIK, Kemenkeu Pastikan Tetap Kena Pajak

Pekerja Asing Tak Punya NIK, Kemenkeu Pastikan Tetap Kena Pajak

Whats New
Warga Serbu Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter, Indomaret dan Alfamart Batasi Pembelian

Warga Serbu Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter, Indomaret dan Alfamart Batasi Pembelian

Whats New
Fasilitas Kantor atau Penghasilan Natura Bakal Kena Pajak, Aturan Turunan Keluar Februari-Maret

Fasilitas Kantor atau Penghasilan Natura Bakal Kena Pajak, Aturan Turunan Keluar Februari-Maret

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.