Industri Pelayaran Tumbuh, INSA Dorong Ada Badan Penegak Hukum di Laut

Kompas.com - 03/09/2018, 19:30 WIB
Kondisi Kendaraan Pemudik Yang Akan Menyeberang dari Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten Menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung, Jumat (23/6/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRKondisi Kendaraan Pemudik Yang Akan Menyeberang dari Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten Menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung, Jumat (23/6/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pesatnya pertumbuhan industri pelayaran masih belum diimbangi stabilnya penegakan hukum di lautan. Tumpang tindih penegakan hukum di laut masih kerap terjadi imbas dari banyaknya instansi dengan tugas tersebut.

Pertumbuhan itu sendiri dapat dilihat dari semakin banyaknya jumlah armada maupun kapasitas angkut pelayaran.

Di sisi lain, pertumbuhan industri pelayaran akan semakin signifikan jika didukung keamanan dan kenyamanan berusaha bagi perusahaan pelayaran nasional dalam mengoperasikan armadanya di tengah laut.

Maka dari itu, kebutuhan terhadap badan tunggal untuk bisa melakukan penangkapan dan penindakan pelaku kejahatan pelayaran mendesak untuk direalisasikan.

"Badan tunggal penegakan hukum di laut dibutuhkan untuk mendorong efektivitas dan efisiensi operasional kapal," kata Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/9/2018).

Menurut Carmelita, saat ini ada 18 instansi yang memiliki kewenangan untuk memeriksa ataupun menangkap kapal di tengah laut. Masing-masing instansi berwenang atas dasar peraturan perundangan yang menaunginya.

Oleh karenanya, Carmelita menganggap bahwa kondisi tersebut memunculkan biaya mahal dan waktu operasional kapal yang tidak efisien. Salah satu cara INSA untuk bisa mewujudkan badan tunggal penegakan hukum di laut adalah dengan menggandeng TNI.

"Atas dasar itu, INSA melakukan audiensi dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk mencari solusi terbaik atas permasalahan tumpang tindihnya penegakan hukum di laut," sambung Carmelita.

Carmelita berharap agar audiensi tersebut mampu mendorong terbentuknya badan tunggal penjaga laut dengan kewenangan penuh menegakkan hukum di laut.

"Kami berharap dengan bantuan TNI untuk ada badan tunggal guna mengkoordinasikan dan melakukan pemeriksaan ataupun penangkapan kapal di laut untuk menghilangkan terjadinya tumpang tindih penegakan hukum di laut," tandas dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gandeng Digidata, Bank BJB Permudah Verifikasi Calon Nasabah

Gandeng Digidata, Bank BJB Permudah Verifikasi Calon Nasabah

Whats New
Subsidi Gaji Rp 1 Juta untuk Pekerja Segera Cair, Ini Kriteria dan Cara Cek Penerimanya

Subsidi Gaji Rp 1 Juta untuk Pekerja Segera Cair, Ini Kriteria dan Cara Cek Penerimanya

Whats New
Kalbe Bakal Tebar Dividen Rp 35 per Saham

Kalbe Bakal Tebar Dividen Rp 35 per Saham

Whats New
CT Tunjuk Mantan Direktur BRI Indra Utoyo sebagai Dirut Allo Bank

CT Tunjuk Mantan Direktur BRI Indra Utoyo sebagai Dirut Allo Bank

Whats New
Pasar Data Center Tumbuh Pesat, Telkom Hadirkan NeutraDC

Pasar Data Center Tumbuh Pesat, Telkom Hadirkan NeutraDC

Whats New
Bank Dunia Gelontorkan Rp 441 Triliun Buat Tangani Krisis Pangan, Ini 4 Prioritasnya

Bank Dunia Gelontorkan Rp 441 Triliun Buat Tangani Krisis Pangan, Ini 4 Prioritasnya

Whats New
IHSG Berakhir di Zona Hijau, Rupiah Masih Melemah

IHSG Berakhir di Zona Hijau, Rupiah Masih Melemah

Whats New
Dunia Bergejolak, Sri Mulyani Proyeksi Inflasi 2022 Dekati 4 Persen

Dunia Bergejolak, Sri Mulyani Proyeksi Inflasi 2022 Dekati 4 Persen

Whats New
Anggaran Subsidi Energi Bengkak, Harga Pertalite Tetap Tidak Naik

Anggaran Subsidi Energi Bengkak, Harga Pertalite Tetap Tidak Naik

Whats New
Niat Cuma Bantu Suami, Istri Ojol Ini Tak Menyangka Bisnisnya Malah Sukses

Niat Cuma Bantu Suami, Istri Ojol Ini Tak Menyangka Bisnisnya Malah Sukses

Smartpreneur
Harga Minyak Dunia Bergejolak, Anggaran Subsidi Energi Bengkak Jadi Rp 443,6 Triliun

Harga Minyak Dunia Bergejolak, Anggaran Subsidi Energi Bengkak Jadi Rp 443,6 Triliun

Whats New
Punya Growth Mindset saat Bekerja, Pentingkah?

Punya Growth Mindset saat Bekerja, Pentingkah?

Work Smart
Polda Jatim Ringkus Mafia Pupuk dan Amankan 279,45 Ton Pupuk Subsidi, Mentan SYL Berikan Apresiasi

Polda Jatim Ringkus Mafia Pupuk dan Amankan 279,45 Ton Pupuk Subsidi, Mentan SYL Berikan Apresiasi

Rilis
IHSG Mulai Pulih, Simak Cara Mengatur Portofolio Investasi

IHSG Mulai Pulih, Simak Cara Mengatur Portofolio Investasi

Earn Smart
Diterpa Sentimen 'Sell in May and Go Away', Apakah IHSG Masih Menarik?

Diterpa Sentimen "Sell in May and Go Away", Apakah IHSG Masih Menarik?

Earn Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.