Bijak Mengonsumsi Obat Bernama Subsidi

Kompas.com - 04/09/2018, 12:04 WIB
Para pengungsi Venezuela tinggal dalam kondisi seadanya di kota Boa Vista, Brasil, setelah mereka keluar dari negara asal karena khawatir akan krisis ekonomi yang semakin parah.AFP / EVARISTO SA Para pengungsi Venezuela tinggal dalam kondisi seadanya di kota Boa Vista, Brasil, setelah mereka keluar dari negara asal karena khawatir akan krisis ekonomi yang semakin parah.

KEJATUHAN ekonomi Venezuela terjadi antara lain akibat pengucuran subsidi yang berlebihan. Bagi Indonesia, kebijakan subisidi juga sering dipakai sebagai obat penangkal "penyakit" nasional khususnya kemiskinan.

Namun layaknya obat, perlu sejenak kita memahami bahwa subsidi memiliki dampak buruk dan efek samping.

Di banyak negara berkembang, seperti Indonesia, subsidi seakan menjadi kebijakan wajib pemerintah. Argumen utamanya adalah pada umumnya kebijakan subsidi bertujuan untuk mengendalikan harga sehingga rakyat mampu membeli dan memenuhi kebutuhan pokoknya.

Subsidi digambarkan sebagai kewajiban konstitutional dan moral bagi negara (Hukumonline, 2013) yang masih bergelut dengan masalah sosial khususnya kemiskinan dan pengangguran.

Sama-sama negara berkembang, Venezuela dan Indonesia memiliki sejarah yang agak mirip tentang kebijakan subsidi ini. Dua negara ini membangun era subsidi besar-besarannya pada masa "kejayaan minyak bumi".

Di era Hugo Chaves, kebijakan subsidi di Venezuela dibangun atas dasar bahwa cadangan minyak mereka melimpah. Harga minyak yang pada masanya pernah tinggi, membuat negara tersebut seperti kejatuhan "rejeki nomplok". Harga-harga dikendalikan dengan subsidi, begitu juga nilai tukar mata uangnya.

Di Indonesia, rezim subsidi digawangi oleh pemerintahan Soeharto yang menjadikan minyak bumi menjadi penopang utama keuangan negara (Chelminski, 2016). Pada masa itu produksi minyak bumi Indonesia menjadi salah satu yang terbanyak di dunia hingga menjadikan negara ini anggota OPEC.

Sama seperti Venezuela, harga barang-barang pokok seperti makanan, pupuk, dan tentunya bahan bakar minyak dipatok relatif rendah karena suntikan subsidi. Pun harga nilai tukar ditahan pada level yang stabil dengan bantuan subsidi.

Para ahli menemukan bahwa alasan utama pelaksanaan kebijakan bertujuan mengurangi kemiskinan.

Pada jangka periode tertentu, memang benar subsidi menjadikan masyarakat mampu membeli kebutuhan pokok mereka. Kebijakan ini membuat masyarakat mudah menilai bahwa mereka senang dengan kinerja pemerintah.

Kebijakan subsidi bisa diibaratkan sebuah obat pereda batuk-batuk "kemiskinan" itu. Ia mungkin menyembuhkan, tetapi pada satu titik, subisidi akan mulai menunjukkan efek samping sekaligus dampak negatif yang menegaskan premis utama kebijakan ini bahwa subsidi ini adalah solusi untuk mengurangi kemiskinan.

Hal ini menantang kita untuk bertanya sekaligus berpikir, apakah obat itu selalu menjadi solusi sebuah penyakit? Saya memiliki secuil kisah sederhana tentang ini.  

Yang penting bukan obatnya

Halaman:
Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X