Kasus Sengketa PLTP Dieng-Patuha, PN Jaksel Kabulkan Sebagian Tuntutan Bumigas

Kompas.com - 04/09/2018, 21:44 WIB
Dirut PT Geo Dipa Energi Riki Firmandha Ibrahim KOMPAS.com / DANI PRABOWODirut PT Geo Dipa Energi Riki Firmandha Ibrahim

"Perlu untuk digarisbawahi bahwa upaya-upaya dari Bumigas selama ini, termasuk dengan mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase, sangat mengganggu keberlangsungan proyek Dieng Patuha," katanya.

Padahal, lanjut Riki, pemerintah sedang menggadang-gadang program pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia. Terkait hal ini, Geodipa juga mencadangkan haknya untuk mengajukan upaya hukum lainnya.

"Harapan kami adalah Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir pencari keadilan dapat membatalkan putusan pengadilan ini dengan menerapkan ketentuan ketentuan yang sangat mendasar yang diatur dalam UU Arbitrase, khususnya larangan pengadilan negeri untuk memeriksa pokok perkara yang berkaitan dengan kontrak dengan klausula arbitrase," pungkasnya.

Baca juga: Wapres Duga Ada Kriminalisasi dalam Kasus Hukum PT Geo Dipa Energi

Sidang 30 Agustus 2018

Sebagai informasi, sebelumnya PN Jaksel memutuskan eks Dirut Geo Dipa yakni Samsudin Warsa tidak terbukti melakukan tindak pidana, dan dibebaskan dari dakwaan.

Keputusan tersebut disampaikan Ketua Majelis Hakim Djoko Indiarto, dengan anggota Ferry Agustina Budi Utami dan Agus Widodo pada saat persidangan di PN Jaksel, Rabu (30/8/2018).

Heru Mardijarto, tim kuasa hukum terdakwa dari Kantor Hukum Makarim & Taira mengatakan, dengan adanya putusan akhir ini, seluruh kegiatan usaha Geo Dipa di wilayah panas bumi Dieng dan Patuha merupakan kegiatan yang sah menurut hukum. 

Dengan keputusan ini, Geo Dipa terbukti tidak pernah melakukan penipuan dan memiliki hak atau kewenangan atau izin untuk mengelola wilayah panas bumi di Dieng dan Patuha.

Baca juga: Geo Dipa Garap Potensi Panas Bumi 800 MW

"Putusan ini menciptakan kepastian hukum untuk seluruh kegiatan usaha panas bumi di Indonesia yang memiliki pola perizinan sama dengan Geo Dipa, termasuk antara lain seperti PT Pertamina Geothermal Energi," kata Heru, seperti dikutip dari KONTAN.

Dengan adanya putusan akhir ini, lanjut Heru, pemerintah juga tidak akan merugi karena tidak harus membayar ganti rugi sekitar 500 juta dollar AS atau sekitar Rp 6,6 triliun sebagai akibat dari cedera janji (wanprestasi) kepada Global Settlement Agreement terkait klaim HCE dan PPL di forum arbitrase internasional yang mengalahkan pemerintah RI.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X