PT Bumigas Nilai Putusan PN Jaksel Soal PLTP Dieng Patuha Sudah Sesuai

Kompas.com - 05/09/2018, 13:31 WIB
Ilustrasi pengadilan. ThinkstockIlustrasi pengadilan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan PT Bumigas Energi.

Gugatan yang diajukan itu terkait putusan Badan Arbitase Indonesia soal perjanjian pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Dieng Patuha.

Kuasa hukum PT Bumigas Energi, Defrizal Djamaris, mengatakan permohonan pembatalan putusan BANI tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase. Sebagai pihak Termohon 1 adalag PT Geo Dipa Energi dan Termohon 2 adalah BANI.

"Putusan BANI dapat dibatalkan oleh pengadilan negeri dengan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase," ujar Defrizal, Rabu (5/9/2018).

Defrizal menduga ada kejanggalan dalam putusan BANI tersebut. Atas dasar itu, Bumigas mengajukan Permohonan Pembatalan atas Putusan BANI Nomor 922/2018.

Sebelumnya, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada Selasa (4/9/2018) mengabulkan satu permohonan PT Bumigas Energi dan menolak dua permohonan lainnya.

Majelis Hakim PN Jaksel yang dipimpin Florensasi Susana sebagai hakim ketua, Mery Taat Anggarasih sebagai hakim anggota 1 dan Krisnugroho sebagai hakim anggota 2, menyatakan mengabulkan permintaan Bumigas untuk membatalkan Putusan BANI No. 922/2017 tanggal 30 Mei 2018.

Putusan Badan Arbitrase Indonesia (BANI) tersebut yakni soal perjanjian pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng dan Patuha tertanggal 1 Februari 2005.

Sementara dua permohonan Bumigas yang ditolak yakni meminta PN Jaksel untuk mengadili sendiri agar Kontrak KTR.001/2005 hidup kembali dan mengikat para pihak. Dengan demikian, PN Jaksel menolak permintaan Bumigas agar kontraknya di Dieng-Patuha tidak diputus.

PN Jaksel juga menolak permintaan Bumigas agar PN Jaksel memerintahkan Addendum Kontrak KTR.001/2002 disesuaikan dengan kondisi keekonomian saat ini.

Keputusan Majelis Hakim tersebut dibacakan hakim ketua Florensai Susana Kendenan di PN Jaksel, Selasa (4/9/2018).

Terkait keputusan PN Jaksel tersebut, PT Geo Dipa Energi (Persero) memberikan tanggapannya. Direktur Utama Geo Dipa Energi Riki F Ibrahim menyatakan putusan PN Jaksel bertentangan dengan hukum yang berlaku dan fakta persidangan.

Menurut Riki, terhadap Putusan Majelis Hakim Perkara PN Jaksel No. 529/Pdt.ARB/2018/PN. Jkt.Sel, Selasa, 4 September 2018, PT Geo Dipa Energi (Persero) akan melakukan upaya hukum lebih lanjut, yaitu mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Pihak Geo Dipa berpandangan, putusan PN Jaksel itu belum berkekuatan hukum tetap.

"Geo Dipa sangat menyayangkan Putusan Majelis Hakim diambil berdasarkan pertimbangan hukum yang membahas pokok perkara di luar ketentuan pasal 70 UU Arbitrase," ujar Riki melalui aplikasi pesan singkat ke Kompas.com, Selasa (4/9/2018).



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menaker: Yang Menganggur justru Pendidikannya Tinggi, Ini Ironi...

Menaker: Yang Menganggur justru Pendidikannya Tinggi, Ini Ironi...

Whats New
Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 5 Dibuka Sabtu Siang Ini

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 5 Dibuka Sabtu Siang Ini

Work Smart
BUMN Pengelolaan Kawasan Industri Ini Buka Lowongan Kerja, Simak Posisi dan Syaratnya

BUMN Pengelolaan Kawasan Industri Ini Buka Lowongan Kerja, Simak Posisi dan Syaratnya

Work Smart
[POPULER MONEY] Cara Dapat Rp 2,4 Juta untuk Pelaku Usaha Mikro | Gaji Ke-13 PNS

[POPULER MONEY] Cara Dapat Rp 2,4 Juta untuk Pelaku Usaha Mikro | Gaji Ke-13 PNS

Whats New
Janji Pemerintah: Tahun Depan Gaji ke-13 dan THR ASN Dibayar 'Full'

Janji Pemerintah: Tahun Depan Gaji ke-13 dan THR ASN Dibayar "Full"

Whats New
Pesta Diskon Besar-besaran HUT Ke-75 RI Dimulai, Cek Daftar Lengkapnya

Pesta Diskon Besar-besaran HUT Ke-75 RI Dimulai, Cek Daftar Lengkapnya

Spend Smart
IPC Tetap Layani Rute Pelayaran Internasional Meski 'Traffic' Turun, Ini Alasannya

IPC Tetap Layani Rute Pelayaran Internasional Meski "Traffic" Turun, Ini Alasannya

Whats New
Dapat Anggaran Rp 84,3 Triliun, Ini Prioritas Kemenkes pada 2021

Dapat Anggaran Rp 84,3 Triliun, Ini Prioritas Kemenkes pada 2021

Whats New
Kementerian PUPR Dapat Anggaran Terbesar pada 2021, untuk Apa Saja?

Kementerian PUPR Dapat Anggaran Terbesar pada 2021, untuk Apa Saja?

Whats New
Bantu Pengairan di Sumba Barat, Mentan Ajak Petani Kelola Sumber Air Melalui Embung

Bantu Pengairan di Sumba Barat, Mentan Ajak Petani Kelola Sumber Air Melalui Embung

Rilis
Luhut Akui Indonesia Terlalu Banyak Punya Bandara Internasional

Luhut Akui Indonesia Terlalu Banyak Punya Bandara Internasional

Whats New
Menko Airlangga Sebut RUU Cipta Kerja Bakal Rampung Tahun Ini

Menko Airlangga Sebut RUU Cipta Kerja Bakal Rampung Tahun Ini

Whats New
Menaker: Kami Punya PR yang Banyak

Menaker: Kami Punya PR yang Banyak

Whats New
Dapat Anggaran Paling Besar, Menteri PUPR: Gara-gara Belanja Modal Tertunda

Dapat Anggaran Paling Besar, Menteri PUPR: Gara-gara Belanja Modal Tertunda

Whats New
Luhut ke Petinggi Pertamina: Hei Kalian Jangan Main-main...

Luhut ke Petinggi Pertamina: Hei Kalian Jangan Main-main...

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X