Ini Kriteria Proyek Infrastruktur yang Akan Ditunda oleh Pemerintah - Kompas.com

Ini Kriteria Proyek Infrastruktur yang Akan Ditunda oleh Pemerintah

Kompas.com - 05/09/2018, 18:37 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin NasutionKOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan pihaknya sudah mengantongi daftar proyek infrastruktur mana saja yang akan ditunda.

Penundaan proyek infrastruktur dilakukan dalam rangka membatasi laju impor di mana proyeknya merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang belum menjadi prioritas dalam waktu dekat.

"Ada (daftarnya), tapi kami belum umumkan. Mungkin dua hari lagi baru kami umumkan. Proyeknya banyak juga, di listrik ada beberapa, di jalan ada, di pelabuhan ada. Tapi, tunggu saja deh," kata Darmin usai rapat dengan Badan Anggaran DPR RI, Rabu (5/9/2018).

Meski belum memberi tahu proyek mana saja yang akan ditunda, Darmin menuturkan jenis proyek yang dimaksud adalah yang belum sampai pada tahap financial closing. Selain itu, sebelum memutuskan proyek mana yang akan ditunda, pemerintah turut mengkaji dampak ke depan bila proyek tersebut ditunda atau tetap dilanjutkan.

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Bantah Investasi Langsung ke Proyek Infrastruktur

"Jangan sampai kalau bangun pembangkit listrik, itu bisa (memakan waktu) 5-6 tahun, yang seperti itu jangan sampai main setop, nanti 5-6 tahun lagi kita kalang kabut," tutur Darmin.


Selain itu, periode waktu penundaan masing-masing proyek akan berbeda satu dengan yang lainnya, menyesuaikan dengan kebutuhan pemerintah. Sehingga, bisa saja ada yang sudah ditunda dalam tahun ini, namun ada juga yang baru ditunda tahun depan atau di waktu lain dengan mempertimbangkan berbagai hal, termasuk soal komponen impor, urgensi proyek, serta poin terkait lainnya.

Sebelumnya, pemerintah mewacanakan untuk mengkaji ulang proyek-proyek infrastruktur dan akan lebih selektif dalam pembangunan sejenis ke depannya. Jika hal itu terlaksana, maka dapat menahan laju impor yang selama ini melonjak tinggi dan membuat neraca perdagangan nasional defisit karena ekspor tidak lebih besar dari impor.

Komentar
Close Ads X