5 Fakta Rekrutmen CPNS 2018 yang Patut Diketahui

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah menyampaikan rencananya untuk kembali membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018.

Menurut Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja, rekrutmen tersebut dilakukan guna mengisi kekosongan akibat ditinggalkan PNS yang pensiun.

Pasalnya, tahun ini terdapat 215.000 PNS yang pensiun. Oleh sebab itu, dibutuhkan pengganti atas hal tersebut.

Berikut ini beberapa fakta terkait rekrutmen CPNS 2018.

1. Membutuhkan 238.000 orang

Menteri PAN-RB Syafruddin menyatakan kebutuhan CPNS tahun ini mencapai lebih dari 238.000 orang. Kebutuhan tersebut tersebar di pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

"Tahun ini kebutuhan CPNS nasional adalah 238.015 yang terdiri dari 51.271 untuk instansi pusat dan 186.744 untuk instansi daerah," kata Syafruddin dalam jumpa pers di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (6/9/2018).

Syarifuddin menambahkan, anggota CPNS untuk instansi pusat akan ditempatkan di 76 kementerian/lembaga (K/L). Sementara itu, CPNS di instansi daerah ditempatkan di 525 pemerintah daerah baik kabupaten maupun kota.

Mantan Wakapolri tersebut pun berharap agar rekrutmen CPNS tahun ini bisa menghasilkan SDM yang berkualitas. Hal itu sejalan dengan rencana mewujudkan birokrasi berkelas dunia pada 2024 mendatang.

2. Diprioritaskan bagi beberapa golongan

Rekrutmen CPNS 2018 bakal diprioritaskan untuk beberapa golongan. Setiawan menyatakan beberapa formasi khusus telah disiapkan pemerintah untuk penerimaan CPNS tahun ini.

"Ada beberapa formasi khusus seperti untuk putra-putri Papua dan Papua Barat yang akan kami tempatkan di kementerian dan lembaga," ujar Setiawan.

Tak hanya itu, bagi pelamar CPNS dengan predikat cumlaude juga mendapatkan alokasi 10 persen dari setiap instansi di pusat dan 5 persen untuk pemerintahan daerah.

Prioritas juga kemudian diberikan bagi para penyandang disabilitas dan diaspora. Untuk diaspora, Setiawan menyatakan bahwa pemerintah mencoba menarik orang-orang Indonesia yang tengah bekerja di luar negeri untuk membantu pemerintahan.

Setiawan menambahkan, prioritas juga diberikan bagi tenaga pengejar dan tenaga kesehatan.