Kerja Jokowi Bangun Infrastruktur dan Sorotan Kinerja Para Pelaksana

Kompas.com - 09/09/2018, 14:24 WIB
Ilustrasi infrastruktur SHUTTERSTOCKIlustrasi infrastruktur

PELEMAHAN nilai tukar rupiah terhadap dollar AS berdampak pada meningkatnya beban hutang luar negeri. Ini akan memengaruhi beban psikologi APBN dan juga sektor swasta.

Ironisnya, ketika berbicara tentang beban hutang luar negeri, banyak kalangan yang menimpakan seluruh kesalahan kepada Presiden Jokowi.

Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan dianggap terlalu jor-joran. Apalagi karena sebagian dibiayai dari pinjaman luar negeri. Sikap menyalahkan itu ada yang didasarkan pada nalar akademik. Tetapi juga ada yang didorong oleh nalar dan tujuan politik

Kita memahami bahwa Pak Jokowi memiliki semangat yang tinggi membangun negeri. Ketertinggalan Indonesia di bidang infrastruktur merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Hal ini berdampak pada lambannya pertumbuhan ekonomi di banyak daerah terutama luar Pulau Jawa.

Pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, dan bertambahnya jumlah penduduk di Pulau Jawa terutama Jakarta, Jawa Barat, dan Banten tidak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur. Jumlah kendaraan yang berseliweran tidak diimbangi dengan pertumbuhan jalan, jembatan, bandara, pelabuhan dan infrastruktur penunjang lainnya.

Maka Pak Jokowi melakukan loncatan pembangunan laksana pertunjukan akrobat pada sebuah panggung hiburan. Atau boleh jadi, sangat mirip dengan cerita Sangkuriang yang bekerja dikejar waktu sebelum ayam jantan berkokok di waktu fajar menjelang.

Padahal kalau ditelaah dengan kejernihan hati dan pikiran, pembangunan infrastruktur itu akan dinikmati oleh kita pada jangka panjang bukan hanya pada era Jokowi. Tetapi seluruh anak bangsa akan menikmatinya sampai jauh setelah itu.

Semangat pembangunan tersebut patut mendapatkan apresiasi. Hal yang harus menjadi sorotan kita adalah spirit membangun Presiden Joko Widodo tidak diimbangi dengan sikap dan perilaku para pengelola anggaran baik eksekutif maupun legislatif.

Pengelolaan anggaran yang berbasis pagu selalu menjadi model pendekatan dalam penyusunan anggaran baik di pusat maupun daerah. Pagu anggaran seolah menjadi jatah bagi setiap lembaga, sedangkan isi pagu anggaran tidak pernah menjadi sorotan.

Kebiasaan para penyelenggara negara mulai dari pimpinan sampai staf pelaksana selalu berkutat pada hal yang itu-itu saja. Perjalanan rutin, kunjungan dalam dan luar negeri, ongkos kantor, biaya ATK, bayar listrik, seminar, simposium dan sosialisasi selalu muncul dalam setiap periodesasi anggaran.

Prinsip yang menjadi pijakan bukanlah membangun gagasan atau program yang baru. Tetapi, hanya ingin menyerap anggaran dengan secepat-cepatnya dengan pertanggungjawaban yang semudah-mudahnya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X