Pemerintah Minta Masyarakat Tak Takut terhadap Pelemahan Rupiah

Kompas.com - 10/09/2018, 19:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah meminta masyarakat agar tak perlu takut secara berlebihan dalam menghadapi depresiasi rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) saat ini.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir menyatakan bahwa hal itu penting dilakukan agar tak ada efek negatif yang terjadi atas pelemahan rupiah tersebut.

"Kita memang harus siap menghadapi penurunan rupiah ini, mau tidak mau. Namun, ini bukan merupakan hal baru sehingga tidak perlu ditakutkan. Kalau waspada iya, cuma ketakutan berlebihan itu tidak bagus," jelas Iskandar saat menghadiri Forum Merdeka Barat 9 di Gedung Kemenkominfo Jakarta, Senin (10/9/2018).

Berkaitan dengan hal tersebut, Iskandar meminta masyarakat agar sedikit melihat kondisi perekonomian Indonesia pada periode 1997-1998.

"Secara historis, kali ini bukan pertama kalinya neraca transaksi berjalan kita mengalami defisit sebab pada 2013 current account kita mengalami defisit minus 4,24 persen saat kuartal II yang berakibat neraca primer kita mengalami defisit cukup besar," ungkap Iskandar.

Menurut Iskandar, defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) tahun ini yang minus 3,02 persen bukanlah sebuah krisis. Oleh sebab itu, tak perlu ada kepanikan dan ketakutan yang luar biasa menghadapi kondisi tersebut.

"Adanya arus modal yang masuk atau capital inflow membuat kondisi ini jadi tidak masalah," ujar Iskandar.

Adapun hal yang perlu dikhawatrikan saat ini menurut Iskandar adalah ketidakpastian yang masih menyelubungi pasar global. Situasi itu pun diprediksi mampu memicu adanya modal keluar atau capital outflow.

Namun demikian, Iskandar meyakini Indonesia tidak akan menjadi seperti Argentina yang mata uangnya terdepresiasi hingga 49,62 persen pada dollar AS atau seperti Turki yang terdepresiasi hingga 40,7 persen.

"Kekhawatiran berlebih tidak diperlukan karena memang fundamental ekonomi dalam negeri kita masih sangat kuat. Itu terbukti dari tingkat inflasi yang masih di kisaran 3,2 persen," tandas dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kebutuhan Rumah Masih Tinggi, Ini 6 Rekomendasi agar Pemerintah Kurangi 'Backlog'

Kebutuhan Rumah Masih Tinggi, Ini 6 Rekomendasi agar Pemerintah Kurangi "Backlog"

Whats New
PKWT adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Begini Penjelasannya

PKWT adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Begini Penjelasannya

Work Smart
Utang Luar Negeri RI di Kuartal II 2022 Kembali Turun, Kini Jadi 403 Miliar Dollar AS

Utang Luar Negeri RI di Kuartal II 2022 Kembali Turun, Kini Jadi 403 Miliar Dollar AS

Whats New
Efektifkan Revisi Perpres 191 Tekan Konsumsi Pertalite-Solar yang Kuotanya Kian Menipis?

Efektifkan Revisi Perpres 191 Tekan Konsumsi Pertalite-Solar yang Kuotanya Kian Menipis?

Whats New
Kuota BBM Subsidi Menipis, Pertamina Bakal Batasi Pembelian?

Kuota BBM Subsidi Menipis, Pertamina Bakal Batasi Pembelian?

Whats New
Kenaikan Tarif Ojol Diundur, Gojek: Kami Pergunakan untuk  Persiapan dan Sosialisasi ke Pengguna dan Driver

Kenaikan Tarif Ojol Diundur, Gojek: Kami Pergunakan untuk Persiapan dan Sosialisasi ke Pengguna dan Driver

Whats New
Karyawannya Diancam UU ITE oleh Konsumen, Alfamart Tunjuk Hotman Paris Jadi Kuasa Hukum

Karyawannya Diancam UU ITE oleh Konsumen, Alfamart Tunjuk Hotman Paris Jadi Kuasa Hukum

Whats New
Dukung Kemandirian Nasional, Produsen Alkes Merek “OneMed” Agresif Ekspansi

Dukung Kemandirian Nasional, Produsen Alkes Merek “OneMed” Agresif Ekspansi

Rilis
80 Persen Keluarga Belum Punya Rumah, 'Backlog' Perumahan RI Kini di Atas 12 Juta

80 Persen Keluarga Belum Punya Rumah, "Backlog" Perumahan RI Kini di Atas 12 Juta

Whats New
Aturan Baru Syarat Perjalanan, Belum Vaksinasi Booster Wajib Tes PCR

Aturan Baru Syarat Perjalanan, Belum Vaksinasi Booster Wajib Tes PCR

Whats New
PGN Salurkan Jargas untuk 800 SR di Cluster Cataline, Kabupaten Tangerang

PGN Salurkan Jargas untuk 800 SR di Cluster Cataline, Kabupaten Tangerang

Whats New
Bergerak Fluktuatif, IHSG Parkir di Zona Merah pada Penutupan Sesi I

Bergerak Fluktuatif, IHSG Parkir di Zona Merah pada Penutupan Sesi I

Whats New
BPS: hingga Juli 2022, Neraca Dagang RI Surplus 27 Bulan Berturut-turut

BPS: hingga Juli 2022, Neraca Dagang RI Surplus 27 Bulan Berturut-turut

Whats New
Erick Thohir: Pemerintah Tidak Anti Merek Asing, Tidak Anti Kolaborasi Banyak Negara

Erick Thohir: Pemerintah Tidak Anti Merek Asing, Tidak Anti Kolaborasi Banyak Negara

Whats New
Lika-liku Rencana Kenaikan Tarif Ojol, Tuai Polemik hingga Berujung Penundaan

Lika-liku Rencana Kenaikan Tarif Ojol, Tuai Polemik hingga Berujung Penundaan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.