Ini Jurus Pemerintah agar Pengangguran Turun Pada 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Angka pengangguran menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk diberi perhatian. Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018, target pengangguran sekitar 5-5,3 persen.

Di tahun mendatang, diharapkan tingkat pengangguran turun di kisaran 4,8-5,2 persen.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan, sebuah survei pada Februari 2018 menunjukkan adanya perbaikan kesempatan bekerja dengan makin terbukanya lapangan pekerjaan.

"Tahun 2018 lapangan kerja meningkat 2,5 juta dibandingkan 2017," ujar Bambang di kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (10/9/2018).

Sementara itu, jumlah pengangguran turun sekitar 135.000 sehingga angka pengangguran terbuka menjadi 5,13 persen. Namun, melihat pergerakan pada Agustus 2018, ada kemungkinan tingkat pengangguran terbuka akan meningkat. Hal ini disebabkan kondisi musiman karena bukan musim panen dan dampak pelemahan rupiah.

Sementara untuk tahun depan, dengan target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, maka tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan turun di rentang 4,8-5,2 persen. Oleh karena iitu, perlu adanya penciptaan kesempatan bekerja lebih luas lagi ke depan.

"Tahun depan itu antara 2,6 sampai 2,9 juta orang, baik di sektor formal maupun informal," kata Bambang.

Bambang mengatakan, ada beberapa langkah strategis yang didorong pemerintah untuk penciptaan kesempatan kerja.

Pertama, pentingnya mendorong investasi dan ekspor untuk menciptakan lapangan kerja. Ia berharap program-program yang dicanangkan pemerintah seperti Padat Karya dapat menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu juga dengan meningkatkan kesempatan berusaha.

Dari sisi supply-nya yakni mempercepat peningkatan keahlian tenaga kerja. Dengan demikian, kata Bambang, siapapun yang sudah mengikuti pelatihan atau pendidikan khusus dapat segera diterima di lapangan kerja.

"Terutama yang terkait dengan pengembangan pendidikan vokasi yang berbasis kompetensi," kata Bambang.

Hal lain yang perlu diperbaiki adalah mengurangi hambatan di pasar kerja. Bambang mengatakan, saat ini mulai dipikirkan bagaimana caranya terjadi hubungan industrial yang harmonis antara pemberi kerja dan pekerja itu sendiri.

Terkait dengan itu, kata Bambang, maka dalam RAPBN 2019, pendidikan dan pelatihan vokasi akan menjadi salah satu prioritas utama. Pemerintah mendorong program Diklat berbasis kompetensi untuk lebih dari satu juta orang.

"Harapannya nanti akan muncul sertifikasi kompetensi untuk satu juta orang yang nantinya akan mempermudah para pencari kerja untuk bisa diterima di pemberi kerja," kata Bambang.

Pertumbuhan ekonomi ke depan diharapkan lebih inklusif sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Dilihat sejak 2011, elastisitas kesempatan kerja hanya di kisaran 350.000-780.000 per 1 persen pertumbuhan ekonomi.

"Kalau kita bisa di 2019 mencapai pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, elastisitas itu 550.000, maka tingkat pengangguran terbuka bisa turun ke 5 persen," kata Bambang.