Menakar Masa Depan Rupiah di 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menetapkan nilai tukar rupiah dalam asumsi makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019 sebesar Rp 14.400. Angka tersebut lebih tinggi ketimbang asumsi makro APBN 2018 sebesar Rp 13.500.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dalam pembahasan dengan anggota Komisi XI soal asumsi nilai tukar rupiah sebelumnya, disepakati angka Rp 14.000. Namun, ternyata dalam beberapa bulan terahir tekanan tehadap rupiah cenderung tinggi, melebihi prediksi. Hingga 7 September, rupiah tercatat Rp 14.884 per dollar AS. 

Jika dihitung rata-ratanya, sejak 1 Januari 2018 hingga 7 September 2018 rata-rata kurs rupiah Rp 13.977 per dollar AS. Oleh karena itu, pemerintah memasukkan nilai kurs di atas rentang yang disepakati sebelumnya dalam nota keuangan.

"Ini menggambarkan betapa dinamika yg kita hadapi bersama. Ini yang perlu dibahas untuk mendapatkan angka yang paling kredibel yang mencerminkan dinamika yang terjadi, namun bisa memberikan confidence bagi dasar perhitungan 2019 bagi APBN kita," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI di kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (10/9/2018).

Sri Mulyani mengatakan, sejumlah tantanan perekonomian global masih akan dihadapi ke depannya yang akan berpengaruh pada kurs rupiah ke depannya. Sri Mulyani mengatakan, permasalahan tersebut akan mempengaruhi kondisi capital inflow tang semakin turun.

Pada 2016-2017, current account deficit Indonesia berada di kisaran 17 mliar dollar AS. Sementara capital inflownya sebesar 29 miliar dollar sehingga CAD masih bisa ditutupi. Berbeda dengan kondisi 2018 di mana capital inflow tak bisa menutupi CAD karena tidak sekuat sebelumnya.

"Inilah yang kita harus mewaspadai terkait sentimen psikologi, soal faktual policy perdagangan di AS versus mitra dagang, dan mengenai kebijakan moneter AS yang cenderung suku bunganya meningkat. Itu yang akan mnentukan sentimen terhadap rupiah," kata Sri Mulyani.

Sementara itu, Bank Indonesia memprediksi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada 2019 berkisar antara Rp 14.300 hingga Rp 14.700. Angka tersebut ditarik secara rasional dengan melihat kondisi kurs rupiah saat ini.

Sebagaimana diketahui, rupiah sempat menembus Rp 15.000 per dollar AS. Saat ini kurs bertahan di kisaran Rp 14.800.

BI, kata Mirza, memperkirakan bahwa 2019 merupakan puncak bagi bank sentral menaikkan suku bunga. Dengan demikian, setelah 2019, secara berangsur kondisi ekonomi pulih dan kurs rupiah mulai terkoreksi.

"Kami perkirakan bahwa volatilitas kurs di 2019 harusnya lebih rendah dibanding 2018," kata Deputi Gubernur Senior Mirza Adityaswara.

Penghantam rupiah

Sri Mulyani mengatakan, setidaknya ada dua faktor yang mempengaruhi kurs selaa ini dan akan menjadi penentu nasib rupiah ke depannya. Pertama, normalisasi kebijakan moneter AS di mana bank sentral terus menaikkan suku bunga acuan.

Kemudian, ada pula perangan dagang AS dengan sejumlah negara mitra yang mempengaruhi perekonomian negara-negara emerging. Kedua hal tersebut diprediksi masih akan berlanjut hingga tahun depan.

AS terus membebani tarif terhadap impor dari China yang membuat perang dagang kian memanas. Dampaknya tak hanya ke dua negara tersebut, tapi juga secara global. Padahal, kata Sri Mulyani, kalangan pebisnis telah memperingatkan Presiden AS Donald Trump mengenai risiko atas kebijakan itu.

Perang dagang AS tak hanya dilancarkan ke China, tapi juga ke Kanada, Eropa, dan Jepang pun berpotensi terkena ebijakan tersebut.

"Ini tentu akan memberikan pengaruh risiko terhadap outlook dari perekonomian 2018 dan diperkirakan akan terus di 2019," kata Sri Mulyani.

Soal normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat, proses pemulihan telah berlangsung sejak 2017 di semua negara, semua wilayah, dan semua tingkat pendapatan. Ada dua hal yang dinormalisasi atas kebijakan tersebut, yakni tingkat suku bunga dan tingkat likuiditas.

"Normalisasi artinya mereka menyesuaikan kembali dua tindakan extra ordinary yang dilakukan bank sentral AS saat menghadapi krisis 2008," kata Sri Mulyani.

Saat itu, kebijakan luar biasa yang diambil adalah menurunkan suku bunga serendah mungkin hingga mendekati nol dan mencetak dolar AS cukup banyak.

Hal tersebut berimplikasi pada masa sekarang, salah satunya dengan menaikkan suku bunga sesuai pemulihan ekonomi AS. Ada pula ancaman inflasi sesuai target inflasi yang diterapkan The Fed pada level 2 persen.

Kemudian, likuiditas akan secara bertahap dikurangi. Implikais tersebut akan terasa secara global sebab dollar AS merupakan mata uang yang digunakan di seluruh dunia.

"Kita lihat kenaikan suku bunga AS selama beberapa kuartal trrakhir kenaikannya cukup besar. Dari 2017-2018 kenaikannya sudah 175 bps," kata Sri Mulyani.

"Dari sisi implikasinya, side risk dari pemulihan ekonomi dunia akan terjadi," lanjut dia.

Sementara itu, Bank Indonesia berpandangan bahwa ada faktor domestik yang mempengaruhi fluktuasi nilai tkaar rupiah. Suku bunga acuan yang terus ditambah oleh bank sentral hanya salah satu dari penyebabnya.

Di sisi lain, ada faktor defisit transaksi berjalan dan transaksi modal dan finansial yang menutupinya.

"Jadi itu kemudian sumber utama pelemahan kurs di tengah interest rate dari AS yang terus meningkat dan belum berhenti," ujar Mirza.

Mirza mengatakan, pada 2016 dan 2017, transaksi berjalannya masing-masing sebesar 17 miliar dollar AS dan 17,3 milliar dollar AS. Defisit tersebut kemudian ditutupi dengan investasi langsung masing-masing senilai 16,1 miliar dollar AS dan 19,4 miliar dollar AS.

Ditambah lagi dengan investasi portfolio sebesar 19 miliar dollar AS untuk 2016 dan 20,6 miliar dollar AS untuk 2017.

Namun, pada 2018, defisit transaksi berjalan lebih besar daripada modal untuk menutupinya. Defisit tahun ini sebesar 13,7 miliar dollar AS. Namun, transaksi modal dan finansialnya hanya 6,5 miliar dollar AS.

"Jadi 13,7 miliar dollar AS hanya bisa ditutup 6,5 miliar dollar AS," kata Mirza.

Ke depannya, kata Mirza, defisit transaksi berjalan akan terus di bawah tiga persen dan diprediksi menurun pada 2019. Namun, hal itu tergantung pada upaya mengurangi defisit transaksi berjalan.

"Termasuk impor terkait proyek infrastruktur yang saat ini beberapa akan dilakukan penjadwalan dan terkait implementasi B20," kata Mirza.