Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P Tantang Caleg Buka-bukaan SPT Pajak

Kompas.com - 13/09/2018, 17:20 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan Eva Sundari mendorong para calon anggota legislatif untuk berani membuka Surat Pemberitahuan Pajak dalam lima tahun terakhir. Hal tersebut dianggap sebagai salah satu indikator akuntabilitas caleg tersebut dalam ketaatan membayar pajak.

"Saya sih setuju buat ukuran bahwa para caleg harus berani buka SPT-nya," ujar Eva dalam diskusi di Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Hanya saja, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) untuk Pemilihan Legislatif, para caleg tidak diwajibkan untuk menyerahkan laporan pajak tahunannya. Berbeda dengan aturan KPU yang mengatur bahwa Calon presiden dan wakilnya serta calon kepala daerah dan wakilnya harus melampirkan SPT dalam kurun lima tahun terakhir. Eva mendorong agar aturan yang sama juga berlaku untuk caleg.

"Gagasannya, caleg pro pada akuntabilitas. Termasuk antikorupsi dan taat pajak," kata Eva.

"Kalau tidak ada PKPU akn sulit ditaati," lanjut dia.

Eva mengaku siap jika diminta membeberkan laporan SPT-nya kaena ia yakin pajak yang ia bayarkan sesuai dengan pendapatannya sebagai anggota legislatif saat ini. Apalagi ia tidak memiliki projek sampingan di saat anggota dewan lainnya banyak yang berprofesi lain dan memiliki pendapatan tambahan.

Publikasi SPT tersebut, kata Eva, bagus juga sebagai pengawal kode etik anggota dewan di mana mereka tidak memiliki profesi ganda.

"Salah satu argumen dorong supaya anggota DPR berani buka SPT, sudah ada aturannya dalam kode etik. Tapi eksekusinya tidak ada," kata Eva.

Namun, Eva menyayangkan bahwa mempublikasikan SPT bukan suatu kewajiban di Indonesia. Bahkan di negara-negara lain pun tak ada kewajiban yang mengikat, kecuali kerelaan calon anggota legislatif itu sendiri.

Pengamat pajak Darussalam mengatakan, SPT sifatnya rahasia dan dijamin undang-undnag. Meski tak ada kewajiban untuk mempublikaiskan SPT pajak, namun seseorang diperbolehkan terbuka soal surat tersebut.

Salah satu contohnya, di Amerika Serikat, capres-capres di sana secara sukarela memperlihatkan la;oran pajak mereka ke publik. Dengan demikian diketahui seberapa besar pendapatan mereka berikut pajak yang dibayarkan.

Namun, Darussalam menegaskan bahwa keterbukaan SPT pajak bukan jaminan seseorang akan dipilih rakyat.

"Di zaman Trump, dia tidak mau membuka. Tapi dia menang. Itu di negara maju loh, gimana di negara kita. Takutnya kita sudah buka-bukaan, tapi tidak dipilih juga," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Whats New
Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Whats New
Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com