Kompas.com - 13/09/2018, 17:20 WIB
Wakil Ketua Kaukus Pancasila DPR RI Eva Sundari saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk Sudah Tepatkah RUU Pemilu dan Perppu Ormas? di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (19/7/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoWakil Ketua Kaukus Pancasila DPR RI Eva Sundari saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk Sudah Tepatkah RUU Pemilu dan Perppu Ormas? di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (19/7/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan Eva Sundari mendorong para calon anggota legislatif untuk berani membuka Surat Pemberitahuan Pajak dalam lima tahun terakhir. Hal tersebut dianggap sebagai salah satu indikator akuntabilitas caleg tersebut dalam ketaatan membayar pajak.

"Saya sih setuju buat ukuran bahwa para caleg harus berani buka SPT-nya," ujar Eva dalam diskusi di Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Hanya saja, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) untuk Pemilihan Legislatif, para caleg tidak diwajibkan untuk menyerahkan laporan pajak tahunannya. Berbeda dengan aturan KPU yang mengatur bahwa Calon presiden dan wakilnya serta calon kepala daerah dan wakilnya harus melampirkan SPT dalam kurun lima tahun terakhir. Eva mendorong agar aturan yang sama juga berlaku untuk caleg.

"Gagasannya, caleg pro pada akuntabilitas. Termasuk antikorupsi dan taat pajak," kata Eva.

"Kalau tidak ada PKPU akn sulit ditaati," lanjut dia.

Eva mengaku siap jika diminta membeberkan laporan SPT-nya kaena ia yakin pajak yang ia bayarkan sesuai dengan pendapatannya sebagai anggota legislatif saat ini. Apalagi ia tidak memiliki projek sampingan di saat anggota dewan lainnya banyak yang berprofesi lain dan memiliki pendapatan tambahan.

Publikasi SPT tersebut, kata Eva, bagus juga sebagai pengawal kode etik anggota dewan di mana mereka tidak memiliki profesi ganda.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Salah satu argumen dorong supaya anggota DPR berani buka SPT, sudah ada aturannya dalam kode etik. Tapi eksekusinya tidak ada," kata Eva.

Namun, Eva menyayangkan bahwa mempublikasikan SPT bukan suatu kewajiban di Indonesia. Bahkan di negara-negara lain pun tak ada kewajiban yang mengikat, kecuali kerelaan calon anggota legislatif itu sendiri.

Pengamat pajak Darussalam mengatakan, SPT sifatnya rahasia dan dijamin undang-undnag. Meski tak ada kewajiban untuk mempublikaiskan SPT pajak, namun seseorang diperbolehkan terbuka soal surat tersebut.

Salah satu contohnya, di Amerika Serikat, capres-capres di sana secara sukarela memperlihatkan la;oran pajak mereka ke publik. Dengan demikian diketahui seberapa besar pendapatan mereka berikut pajak yang dibayarkan.

Namun, Darussalam menegaskan bahwa keterbukaan SPT pajak bukan jaminan seseorang akan dipilih rakyat.

"Di zaman Trump, dia tidak mau membuka. Tapi dia menang. Itu di negara maju loh, gimana di negara kita. Takutnya kita sudah buka-bukaan, tapi tidak dipilih juga," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sri Mulyani: Wanita sampai UMKM Rentan Terjebak Pinjol Ilegal

Sri Mulyani: Wanita sampai UMKM Rentan Terjebak Pinjol Ilegal

Whats New
Airlangga Sebut Industri Kelapa Sawit Bisa Pertahankan 16,2 Juta Tenaga Kerja Selama Pandemi

Airlangga Sebut Industri Kelapa Sawit Bisa Pertahankan 16,2 Juta Tenaga Kerja Selama Pandemi

Whats New
Sri Mulyani Sebut Pinjol Ilegal Lintah Darat Berteknologi Digital

Sri Mulyani Sebut Pinjol Ilegal Lintah Darat Berteknologi Digital

Whats New
Aplikasi IPOT Error Akibat Gedung Cyber Kebakaran, Dana Nasabah Dipastikan Aman

Aplikasi IPOT Error Akibat Gedung Cyber Kebakaran, Dana Nasabah Dipastikan Aman

Whats New
Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Informal

Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Informal

Whats New
Kemenkop UKM Pastikan BPUM Digunakan Untuk Sektor Produktif

Kemenkop UKM Pastikan BPUM Digunakan Untuk Sektor Produktif

Rilis
Pameran Bisnis Waralaba dan Lisensi IFRA Hybrid Diperpanjang hingga 12 Desember 2021

Pameran Bisnis Waralaba dan Lisensi IFRA Hybrid Diperpanjang hingga 12 Desember 2021

Whats New
Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan, Lewat Aplikasi hingga Browser

Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan, Lewat Aplikasi hingga Browser

Whats New
 IHSG Ditutup Menguat Sore Ini, Rupiah Masih Melemah

IHSG Ditutup Menguat Sore Ini, Rupiah Masih Melemah

Whats New
Asuransi, Investasi, dan Dana Darurat, Mana yang Harus Diprioritaskan Lebih Dulu?

Asuransi, Investasi, dan Dana Darurat, Mana yang Harus Diprioritaskan Lebih Dulu?

Spend Smart
Rincian UMK Kota Bandung 2022 dan 26 Daerah Lain di Jawa Barat

Rincian UMK Kota Bandung 2022 dan 26 Daerah Lain di Jawa Barat

Whats New
Instrumen Pasar Modal: Pengertian, Jenis, dan Lembaga Penunjangnya

Instrumen Pasar Modal: Pengertian, Jenis, dan Lembaga Penunjangnya

Earn Smart
Cuma 5 Menit, Cara Mengisi Token Listrik di PLN Mobile

Cuma 5 Menit, Cara Mengisi Token Listrik di PLN Mobile

Spend Smart
Hitung-hitungan PLN, Konversi LPG ke Kompor Induksi Bisa Bikin Negara Hemat Rp 27,3 Triliun

Hitung-hitungan PLN, Konversi LPG ke Kompor Induksi Bisa Bikin Negara Hemat Rp 27,3 Triliun

Whats New
Perseteruan Petinggi MPR Vs Sri Mulyani, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Perseteruan Petinggi MPR Vs Sri Mulyani, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.