DJP Dorong Kepatuhan Pajak Jadi Syarat Nyaleg

Kompas.com - 14/09/2018, 08:21 WIB
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama KOMPAS.com/AMBARANIE NADIADirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama


JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama sepakat jika Surat Pemberitahuan Pajak menjadi salah satu syarat bagi calon anggota legislatif untuk ikut Pemilu.

Syarat tersebut sudah diterapkan dalam Peraturat Komisi Pemilihan Umum tentang Pemilihan Presiden dan wakilnya serta kepala daerah dan wakilnya. Mereka wajib melampirkan SPT pajak dalam lima tahun terakhir. Sementara syarat tersebut belum termuat dalam PKPU mengenai Pemilihan Anggota Legislatif.

"Kami sangat mengharapkan seperti itu, seperti calon kepala daerah, calon presiden, Gubernur semuanya wajib menyertakan dalam syarat untuk ikut pemilu," ujar Hestu di Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Tak hanya itu, mereka juga harus menyertakan bukti tak ada tunggakan pajak.

"Kalau caleg akan dibuat seperti itu, kami akan sangat mendukung," lanjut dia.

Ketaatan pajak bermula dari bagaimana pemahaman soal pajak itu sendiri. Oleh karena itu, oleh Hestu, sebagai anggota dewan, mereka harus memahami bahwa taat pajak itu wajib.

Sebab, mereka adalah pembuat regulasi yang akan menggunakan pajak untuk menentukan arah pembangunan. Selain itu, anggota dewan juga sepatutnya menjadi cerminan bagi masyarakat untuk mematuhi kewajibannya membayar pajak.

Hestu mengakui masalah kepatuhan pajak masih menjadi isu yang penting bagi negara kita.

"Tax ratio kita masih rendah, 11 persen. Negara lain mungkin 14-15 persen. Ada gap yang cukup tinggi," kata Hestu.

Hal itu menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak belum baik.
Selama ini, kata Hestu, Ditjen Pajak juga sudah melakukan pendekatan kepada anggota DPR dan DPR.

Salah satunya dengan mengingatkan mereka untuk melaporkan SPT Pajak tahunan pada bulan Maret. Bahkan, mereka diingatkan sejak jauh hari sebelum jatuh tempo.

Namun, Ditjen Pajak tidak mendata seberapa banyak anggota dewan yang taat pajak. Ditjen Pajak hanya akan melihatnya secara umum, bukan dari profilnya sebab tak ada undang-undang yang mengaturnya.

"Tapi rata-rata anggota DPR dengan pola yang kami lakukan seperti itu, meminta mereka menjadi panutan lapor SPT tepat waktu," kata Hestu.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Google Anggarkan Rp 12 Triliun Untuk Perangi Virus Corona

Google Anggarkan Rp 12 Triliun Untuk Perangi Virus Corona

Whats New
Di Tengah Pandemi Covid-19, Kebijakan Impor Bawang Belum Temui Titik Terang

Di Tengah Pandemi Covid-19, Kebijakan Impor Bawang Belum Temui Titik Terang

Rilis
Lawan Corona, Ralph Lauren Bakal Produksi Masker dan APD

Lawan Corona, Ralph Lauren Bakal Produksi Masker dan APD

Whats New
Masih Bingung Membedakan Investor dan Trader Saham? Simak Ini

Masih Bingung Membedakan Investor dan Trader Saham? Simak Ini

Spend Smart
Mau Dapat Keringanan Cicilan Kredit Bank atau Leasing? Begini Prosedurnya

Mau Dapat Keringanan Cicilan Kredit Bank atau Leasing? Begini Prosedurnya

Work Smart
Per 1 April, AP II Batasi Operasional Terminal 1 dan 2 Bandara  Soetta

Per 1 April, AP II Batasi Operasional Terminal 1 dan 2 Bandara Soetta

Whats New
3 Cara Bikin Deposito Jadi Investasi Masa Depan yang Manis

3 Cara Bikin Deposito Jadi Investasi Masa Depan yang Manis

Spend Smart
[POPULER MONEY SEPEKAN] Pelanggan PLN Diminta Kirim Foto Meteran | Rupiah Terlemah di Asia

[POPULER MONEY SEPEKAN] Pelanggan PLN Diminta Kirim Foto Meteran | Rupiah Terlemah di Asia

Whats New
Cegah Persebaran Corona, Kemenhub Batasi Pengerjaan Proyek Kereta Api

Cegah Persebaran Corona, Kemenhub Batasi Pengerjaan Proyek Kereta Api

Whats New
Physical Distancing, Taspen Bayar Uang Pensiunan Melalui ATM

Physical Distancing, Taspen Bayar Uang Pensiunan Melalui ATM

Whats New
Pandemi Corona, Kementan Pastikan Ketersediaan Pangan Terjaga

Pandemi Corona, Kementan Pastikan Ketersediaan Pangan Terjaga

Whats New
Lawan Corona, Dirut AP I: Saat ini Kami All Out, Masalah Keuntungan Nomor 2

Lawan Corona, Dirut AP I: Saat ini Kami All Out, Masalah Keuntungan Nomor 2

Whats New
Ini Langkah PGN untuk Menanggulangi Penyebaran Virus Corona

Ini Langkah PGN untuk Menanggulangi Penyebaran Virus Corona

Whats New
Kementan Gencarkan Program Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier

Kementan Gencarkan Program Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier

Whats New
Alokasikan 1 Juta Dollar AS, Wilmar Juga Ubah Pabriknya untuk Buat Hand Sanitizer

Alokasikan 1 Juta Dollar AS, Wilmar Juga Ubah Pabriknya untuk Buat Hand Sanitizer

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X