Peminat Restitusi Pajak Tanpa Pemeriksaan Naik 200 Persen

Kompas.com - 15/09/2018, 13:09 WIB
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERADirektur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengungkapkan terjadi lonjakan permintaan restitusi pajak tanpa pemeriksaan sejak aturannya dikeluarkan pada April 2018 lalu.

Restitusi pajak adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak (WP) yang kini dimungkinkan tanpa pemeriksaan bagi WP patuh dan nilai restitusinya kecil serta bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah.

"Dari data kami, dalam dua  bulan setelah PMK (Peraturan Menteri Keuangan) itu berlaku, terjadi 200 persen peningkatan restitusi yang menggunakan fasilitas tersebut. Artinya, sudah direspons dengan baik," kata Robert saat menghadiri Seminar Nasional Apindo dan Kadin Indonesia pada Jumat (14/9/2018).

PMK yang dimaksud Robert adalah Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak yang ditetapkan di Jakarta dan ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 12 April 2018. Aturan percepatan restitusi pajak yang tanpa pemeriksaan dilakukan sebagai upaya mendorong investasi dan pertumbuhan kegiatan usaha.

Sebelum ada percepatan restitusi pajak, rata-rata waktu penyelesaian restitusi melalui pemeriksaan adalah 10 bulan. Hal ini menjadikan laporan ease of doing business atau indeks kemudahan berusaha yang dilakukan oleh Bank Dunia menempatkan Indonesia pada peringkat ke-72.

"Restitusi juga salah satu yang sering dikeluhkan. Dengan pengembangan pemberian restitusi tanpa pemeriksaan, khususnya untuk WP patuh, risiko kecil, dan (nilai) restitusi kecil, mudah-mudahan akan mengurangi keluhan selama ini," tutur Robert.

Adapun WP patuh yang dimaksud dapat memanfaatkan fasilitas ini adalah yang tepat waktu menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya, tidak punya tunggakan pajak, laporan keuangannya telah diaudit dan dapat opini Wajar Tanpa Pengecualian 3 tahun berturut-turut, serta tidak pernah dipidana di bidang perpajakan 5 tahun berturut-turut.

Sementara WP dengan nilai restitusi kecil mencakup WP Orang Pribadi (OP), WP OP pengusaha atau profesi dengan nilai restitusi PPh maksimal Rp 100 juta, WP Badan dengan nilai restitusi PPh maksimal Rp 1 miliar, dan PKP dengan nilai restitusi PPN maksimal Rp 1 miliar.

Sedangkan PKP berisiko rendah merupakan perusahaan terbuka, BUMN/BUMD, eksportir mitra utama kepabeanan, eksportir operator ekonomi bersertifikat, pabrikan atau produsen lainnya, dan PKP dengan nilai restitusi maksimal Rp 1 miliar.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Merosot 20 Dollar AS, Harga Emas Turun ke Level Terendah 11 Bulan

Merosot 20 Dollar AS, Harga Emas Turun ke Level Terendah 11 Bulan

Whats New
Sri Mulyani Sebut Tingkat Konsumsi 30 Persen Penduduk Termiskin RI Sudah Berangsur Pulih

Sri Mulyani Sebut Tingkat Konsumsi 30 Persen Penduduk Termiskin RI Sudah Berangsur Pulih

Whats New
Pemerintah Pastikan Tarif Listrik hingga Juni 2021 Tidak Naik, Ini Rinciannya

Pemerintah Pastikan Tarif Listrik hingga Juni 2021 Tidak Naik, Ini Rinciannya

Whats New
Mau Bisnis Makanan? Simak Dulu 7 Tips Ini

Mau Bisnis Makanan? Simak Dulu 7 Tips Ini

Smartpreneur
[POPULER MONEY] Tarif Listrik PLN Periode April-Juni 2021 |  Kekayaan Elon Musk Hilang Rp 378 Triliun

[POPULER MONEY] Tarif Listrik PLN Periode April-Juni 2021 | Kekayaan Elon Musk Hilang Rp 378 Triliun

Whats New
Di Depan Ratu Belanda, Sri Mulyani Paparkan Masalah Kesenjangan Akses Keuangan Perempuan RI

Di Depan Ratu Belanda, Sri Mulyani Paparkan Masalah Kesenjangan Akses Keuangan Perempuan RI

Whats New
Contoh Daftar Riwayat Hidup dengan Format yang Baik dan Benar

Contoh Daftar Riwayat Hidup dengan Format yang Baik dan Benar

Work Smart
Amankan Pasokan Bawang Merah Saat Lebaran, Sang Hyang Seri Gandeng PT Alami Orion Agrotama

Amankan Pasokan Bawang Merah Saat Lebaran, Sang Hyang Seri Gandeng PT Alami Orion Agrotama

Whats New
Simulasi KPR di 4 Bank BUMN, Mudah dan Akurat

Simulasi KPR di 4 Bank BUMN, Mudah dan Akurat

Spend Smart
Bisnis Resto Terempas, Virtual Dining Concept Sebuah Solusi?

Bisnis Resto Terempas, Virtual Dining Concept Sebuah Solusi?

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Tips Membeli Rumah Pertama | Aspek Penting Membangun Tangga di Hunian Kecil | Mengenali Tanda Serangan Rayap di Rumah

[KURASI KOMPASIANA] Tips Membeli Rumah Pertama | Aspek Penting Membangun Tangga di Hunian Kecil | Mengenali Tanda Serangan Rayap di Rumah

Rilis
Ekonom: Kalau Enggak Mau Kebanjiran Impor, Jangan Ikut Kerja Sama Dagang!

Ekonom: Kalau Enggak Mau Kebanjiran Impor, Jangan Ikut Kerja Sama Dagang!

Whats New
Waskita dan HK Siap Lepas Ruas Tol yang Dikelola untuk LPI

Waskita dan HK Siap Lepas Ruas Tol yang Dikelola untuk LPI

Whats New
BGR Logistic Gandeng KAI untuk Optimalkan Layanan Logistik dan Pergudangan

BGR Logistic Gandeng KAI untuk Optimalkan Layanan Logistik dan Pergudangan

Rilis
Hingga Hari Ini, 5 Juta Orang Sudah Lapor SPT Tahunan

Hingga Hari Ini, 5 Juta Orang Sudah Lapor SPT Tahunan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X