Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peminat Restitusi Pajak Tanpa Pemeriksaan Naik 200 Persen

Kompas.com - 15/09/2018, 13:09 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengungkapkan terjadi lonjakan permintaan restitusi pajak tanpa pemeriksaan sejak aturannya dikeluarkan pada April 2018 lalu.

Restitusi pajak adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak (WP) yang kini dimungkinkan tanpa pemeriksaan bagi WP patuh dan nilai restitusinya kecil serta bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah.

"Dari data kami, dalam dua  bulan setelah PMK (Peraturan Menteri Keuangan) itu berlaku, terjadi 200 persen peningkatan restitusi yang menggunakan fasilitas tersebut. Artinya, sudah direspons dengan baik," kata Robert saat menghadiri Seminar Nasional Apindo dan Kadin Indonesia pada Jumat (14/9/2018).

PMK yang dimaksud Robert adalah Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak yang ditetapkan di Jakarta dan ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 12 April 2018. Aturan percepatan restitusi pajak yang tanpa pemeriksaan dilakukan sebagai upaya mendorong investasi dan pertumbuhan kegiatan usaha.

Sebelum ada percepatan restitusi pajak, rata-rata waktu penyelesaian restitusi melalui pemeriksaan adalah 10 bulan. Hal ini menjadikan laporan ease of doing business atau indeks kemudahan berusaha yang dilakukan oleh Bank Dunia menempatkan Indonesia pada peringkat ke-72.

"Restitusi juga salah satu yang sering dikeluhkan. Dengan pengembangan pemberian restitusi tanpa pemeriksaan, khususnya untuk WP patuh, risiko kecil, dan (nilai) restitusi kecil, mudah-mudahan akan mengurangi keluhan selama ini," tutur Robert.

Adapun WP patuh yang dimaksud dapat memanfaatkan fasilitas ini adalah yang tepat waktu menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya, tidak punya tunggakan pajak, laporan keuangannya telah diaudit dan dapat opini Wajar Tanpa Pengecualian 3 tahun berturut-turut, serta tidak pernah dipidana di bidang perpajakan 5 tahun berturut-turut.

Sementara WP dengan nilai restitusi kecil mencakup WP Orang Pribadi (OP), WP OP pengusaha atau profesi dengan nilai restitusi PPh maksimal Rp 100 juta, WP Badan dengan nilai restitusi PPh maksimal Rp 1 miliar, dan PKP dengan nilai restitusi PPN maksimal Rp 1 miliar.

Sedangkan PKP berisiko rendah merupakan perusahaan terbuka, BUMN/BUMD, eksportir mitra utama kepabeanan, eksportir operator ekonomi bersertifikat, pabrikan atau produsen lainnya, dan PKP dengan nilai restitusi maksimal Rp 1 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com