JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, memperkenalkan program barunya bertajuk rujukan online.
Program ini ditujukan untuk mengurus proses rujukan pasien dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjur (FKRTL) dengan menggunakan sistem digital.
Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf menjelaskan, pihaknya berharap program digitalisasi pelayanan ini dapat mengoptimalkan pelayanan kesehatan di RS dan mengurangi antrean pasien.
"Harapannya, risiko antre dan pasien tidak diterima oleh FKRTL bisa diminimalisasi," kata Iqbal saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, akhir pekan lalu (15/9/2018).
Baca juga: Pangkas Antrean, BPJS Kesehatan Terapkan Aplikasi Rujukan Online
Program ini mulai diperkenalkan oleh BPJS Kesehatan mulai 15 Agustus hingga 30 September 2018 yang terbagi menjadi tiga fase. Saat ini (17/9/2018) sudah masuk fase ketiga.
Input data peserta BPJS Kesehatan agar terdaftar di sistem rujukan online dilakukan oleh petugas di FKTP saat pasien diperiksa dan dinyatakan memerlukan tindakan rujuk ke faskes yang lebih besar.
Data identitas dan informasi riwayat kesehatan pasien akan dimasukan oleh petugas ke dalam sistem. Kemudian petugas juga yang akan membuatkan rujukan bagi pasien yang bersangkutan menggunakan sistem yang sudah ada.
Untuk itu, bukan hanya pasien yang didata untuk program ini, faskes juga diminta untuk senantiasa melengkapi dan memperbarui data kompetensi dan sarana melalui aplikasi Health Facilities Information System (HFIS).
"Dulu tidak jelas pelayanan apa saja yang ada di RS. Saat ini RS dituntut untuk meng-entry data pelayanan apa saja yang bisa dilakukan di RS-nya sehingga dapat menjadi pilihan ketika faskes primer hendak merujuk pasien," ucap Iqbal.
Baca juga: BPJS Kesehatan Bantah Batasi Pasien Dirujuk ke Faskes Tertentu
Sehingga saat seseorang akan dirujuk, petugas di FKTP dapat mencarikan FKRTL terdekat dari rumah pasien, mencarikan faskes yang tidak terdapat banyak antrian, dan memiliki pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.
"RS bisa mengatur antrean dan memastikan bahwa kapasitas yang dimilikinya mampu untuk memberikan layanan sesuai standar pelayanan minimal di RS," kata Iqbal.
