Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cari Transportasi Pariwista yang Aman? Ini Saran Pengamat

Kompas.com - 17/09/2018, 13:08 WIB
Putri Syifa Nurfadilah,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Maraknya kecelakaan yang terjadi ketika menggunakan moda transportasi bus untuk berwisata, membuat masyarakat harus berhati-hati untuk memilih angkutan pariwisata saat ini.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengungkapkan, setiap angkutan yang digunakan publik harus diawasi dan diatur sesuai ketentuan, jangan hanya mempertimbangkan murahnya saja.

"Setiap penyelenggara aktivitas transportasi yang melibatkan publik harus diatur. Jangan melirik murahnya tapi juga jaminan keselamatan, keamanan dan kenyamanannya," ujar Djoko kepada Kompas.com, Senin (17/9/2018).

Hal ini pun mengacu kepada imbauan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah yang menyebutkan kriteria angkutan pariwisata yang layak bagi masyarakat.

Baca juga: Menhub Cabut Izin Penyelenggaran PO Bus yang Kecelakaan di Sukabumi

Dikutip dari akun Twitternya, Dishub Jateng menyebutkan 5 kriteria angkutan pariwisata yang layak ini, di antaranya mulai dari jenis kendaraan, kelengkapan surat dan izin hingga hal teknis seperti pencantuman nomor perusahaan di kendaraan pariwisata.

Berikut kelima kriteria tersebut:

1. Mobil bus, mobil bus tingkat, atau mobil penumpang umum dengan TNKB (plat nomor) warna dasar kuning dan tulisan hitam.

2. Memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku seperti STNK, Kartu Pengawasan, Buku Uji dan Jasa Raharja.

3. Mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan.

4. Mencantumkan nama perusahaan atau nama merek dagang serta nomor urut kendaraan

5. Dilengkapi stiker dan tanda khusus yang bertuliskan "Pariwisata" dan adanya alat penunjang keselamatan di dalam kendaraan.

Sementara itu, Djoko pun menuturkan, masyarakat yang ingin mencari transportasi pariwisata yang aman bisa mencari tahu hal sederhana. "Masyarakat bisa menanyakan kondisi terakhir KIR-nya," ujar dosen Universitas Katolik Soegijapranata ini.

Selain itu, jumlah pengemudi atau supir yang disediakan oleh perusahaan pun mesti dipertimbangkan. Kemudian, demi keamanan bersama supir juga mesti diberi tempat istirahat yang memadai dan layak.

Lebih lanjut, Djoko pun memberi saran kepada pemerintah agar menyediakan pusat informasi bus wisata agar masyarakat semakin mudah untuk mengakses dan memilih yang nyaman dan aman.

"Harus diawali adanya Pusat Informasi Bus Wisata yang dibuat Kemenhub, sehingga publik bisa dengan mudah tahu kondisi atau pilihan bus wisata yang akan digunakan," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com