Bank: Menjadi Fintech atau Cuma Techfin?

Inklusi Keuangan

Sebenarnya kehadiran fintech bisa kita harapkan untuk mendisrupsi sektor keuangan dengan melayani “the bottom market” sebagaimana digagas Prahalad (2002) untuk memerdekakan kaum miskin. Sebab pembuatan, distribusi dan sistem perdagangan uang kertas dan logam mahal.

Kemampuan teknologi mengikis peran middleman dan fixed aset, terbukti berlaku dalam banyak sektor termasuk perbankan. Kantor pun berubah menjadi platform. Dan tatkala bank-bank konvensional mengkampanyekan branding untuk membidik nasabah prioritas, fintech dibuka untuk menciptakan pasar-pasar baru di bawah.

Gagasan OJK tentang inklusi keuangan yang selama bertahun-tahun didengungkan barangkali baru bisa dijawab melalui kekuatan disruptif dari fintech.

Namun saat meneropong cara kerja para pelaku fintech di tanah air, saya cukup terganggu. Saya menemukan hampir semua pelaku usaha yang mendaftarkan diri sebagai fintech masih mengenakan beban bunga yang jauh di atas rata-rata bank. Bahkan ada yang bunganya 0,95 persen per hari, 15 persen per 25 minggu atau 30 persen per 50 minggu.

Ini berarti mereka telah menerapkan tarif premium dan sejatinya belum bisa kita sebut fintech.

Pertanyaannya, mengapa konsumen mau?

Sampai April 2018 fintech Indonesia telah berhasil melayani 1,47 juta nasabah peminjam dengan nilai Rp 5,42 triliun. Dan jawabannya adalah, mereka terdiri dari kelompok masyarakat konsumtif, yang memiliki dorongan keterdesakan yang tinggi untuk mengonsumsi sesuatu (umumnya gadget, atau pengeluaran gaya hidup), bukan investasi.

Proses yang cepat, tanpa jaminan dan mudah telah mendorong mereka memanfaatkan fasilitas ini. Namun sekali lagi ini bukanlah fintech yang dimaksud dalam disruption.

Akan menjadi lebih jelas lagi saat kita meneropong fintech Indonesia lebih dalam, ternyata hampir semuanya bekerjasama dengan perbankan konvensional. Artinya, masih mengandalkan dana-dana mahal dan belum bisa digunakan untuk memerankan inklusi keuangan.

Kalau sudah demikian, pertanyaanya, siapa yang akan menjalankan peran inklusi keuangan?

Menurut index keuangan inklusi internasional yang dikeluarkan oleh Bank Dunia (April 2018), baru 48,9 persen orang dewasa Indonesia yang memiliki akun bank. Jumlah ini naik pesat memang, dari era pemerintahan sebelumnya yang hanya mencapai 20 persen (2011).

Namun masih ada gap sebesar 50 persen. Kepada siapa lagi kita bisa berharap kalau bukan pada fintech yang benar-benar dirancang secara disruptif, low cost dan serba digital.

Tentu saja bagi perbankan konvensional kini muncul persoalan, tentang peta jalan masa depan baru yang perlu diambil. Lain kali saya akan membahasnya.

Namun perlu saya garis bawahi bahwa kini perbankan memiliki 3 pilihan: (1) Bertahan pada core strength yang sudah kita miliki namun pasarnya deminishing (menipis), (2) Melakukan pengembangan menjadi techfin, atau (3) merajut jalan baru melalui fintech yang inklusif dan low cost.

Apapun yang ditempuh, bank-bank yang kita kenal perlu mempersiapkan sebuah desain yang ambidextrous atau cerdas. Lain kali kita bahas lebih dalam. Selamat bertransformasi.