Menaker Jelaskan TKA yang Viral di Bekasi Tenaga Ahli, Bukan Pekerja Kasar

Kompas.com - 20/09/2018, 13:30 WIB
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri saat datang ke Job Fair Nasional 2018 yang digelar Kemenaker RI di Balai Besar Pendidikan Latihan Kerja (BBPLK), Cevest Jalan Guntur Raya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Rabu (19/9/2018). KOMPAS.com/-DEAN PAHREVIMenteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri saat datang ke Job Fair Nasional 2018 yang digelar Kemenaker RI di Balai Besar Pendidikan Latihan Kerja (BBPLK), Cevest Jalan Guntur Raya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Rabu (19/9/2018).

BEKASI, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja ( Menaker) Hanif Dhakiri menanggapi video viral yang beredar mengenai dugaan Tenaga Kerja Asing (TKA) pekerja kasar di kawasan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di Bekasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terhadap perusahaan kereta api cepat Jakarta-Bandung (PT KCIC) dan Sinohydro Co. Ltd (SINOHYDRO) selaku vendor atau kontraktor pelaksana, TKA yang dimaksud ternyata adalah tenaga kerja ahli.

Kemenaker pun tidak menemukan adanya pelanggaran izin penggunaan TKA karena TKA yang dimaksud adalah legal. Mereka memiliki izin dan jabatannya yang sesuai.

"Kalau dilihat dari jabatannya ini adalah TKA yang profesional dan setelah kita cek memang sesuai dengan izin yang ada di Kemnaker," ujar Menaker melalui keterangan tertulis yang kepada Kompas.com, Kamis (20/9/2018).

Menaker pun meminta masyarakat lebih berhati-hati dalam menerima informasi sehingga tidak terprovokasi dengan isu-isu yang dilebih-lebihkan terkait beredarnya video ini.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Menaker, dalam video tersebut terdapat juga tenaga kerja lokal sebagai pendamping TKA. Selain itu, TKA terkait pun diketahui izin kerja TKA itu merupakan tenaga ahli sebagai geologist engineer, geodetic engineer, dan survey engineer.

"Artinya ada TKI sebagai pendamping sesuai ketentuan. Nah sayangnya pendampingnya tidak mampu memberikan penjelasan kepada warga setempat sehingga menimbulkan kecurigaan dan kesan seolah-olah TKA tersebut buruh kasar dan ilegal," kata Menaker Hanif.

Kedepannya, Menaker mengimbau supaya pihak Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung harus memberikan informasi pelaksanaan pekerjaannya kepada bupati dan walikota yang daerahnya dilalui jalur pembangunan rel kereta. Sehingga, kesalahpahaman tidak lagi muncul di tengah-tengah masyarakat.

"Tujuannya agar kepala desa dan ketua rukun tetangga mendapatkan informasi kegiatan sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat yang berada di sekitar lokasi," ujar Hanif.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X