Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Gencarkan Imbauan Konversi Devisa Hasil Ekspor ke Rupiah

Kompas.com - 20/09/2018, 14:04 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk terus mengimbau eksportir mengonversi Devisa Hasil Ekspor (DHE) mereka ke dalam rupiah.

Salah satu yang terus dilakukan adalah dengan mendorong eksportir melakukan repatriasi atau pengalihan dana ke dalam negeri.

"Kami juga bersama BI akan minta suplai dollar AS, dalam hal ini tidak hanya dari repatriasi, tapi juga digunakan sebagai suplai dari devisa di dalam negeri sehingga transaksi bisa seimbang antara supply dan demand," kata Sri Mulyani saat ditemui di Kementerian Keuangan, Kamis (20/9/2018).

Sri Mulyani juga memastikan pihaknya terus mengimbau para eksportir untuk melaksanakan transaksi yang berhubungan dengan kegiatan perusahaannya menggunakan rupiah. Dia mencontohkan, selama ini masih ada sejumlah perusahaan yang bertransaksi memakai dollar AS, padahal transaksi dilakukan dengan pihak ketiga yang berbasis di Indonesia.

"Seperti beberapa perusahaan pertambangan yang kontraktornya ternyata dibayar pakai dollar AS, padahal mereka adalah kontraktor dalam negeri," tutur Sri Mulyani.

Selain langkah-langkah tersebut, pemerintah masih akan mencari cara dan instrumen lain yang tujuannya mengurangi penggunaan dollar AS yang tidak perlu di dalam negeri. Dengan begitu, pemerintah bisa memperkuat cadangan devisa dan penerimaan devisa dari berbagai sektor juga dapat memperkuat kondisi ekonomi di dalam negeri.

Posisi cadangan devisa hingga akhir Agustus 2018 tercatat sebesar 117,927 miliar dollar AS. Posisi ini lebih rendah dibandingkan akhir Juli 2018 sebesar 118,3 miliar dollar AS . 

Cadangan devisa akhir Agustus setara dengan pembiayaan 6,8 bulan impor atau 6,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah dan masih ada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com