Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Gencarkan Imbauan Konversi Devisa Hasil Ekspor ke Rupiah

Kompas.com - 20/09/2018, 14:04 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk terus mengimbau eksportir mengonversi Devisa Hasil Ekspor (DHE) mereka ke dalam rupiah.

Salah satu yang terus dilakukan adalah dengan mendorong eksportir melakukan repatriasi atau pengalihan dana ke dalam negeri.

"Kami juga bersama BI akan minta suplai dollar AS, dalam hal ini tidak hanya dari repatriasi, tapi juga digunakan sebagai suplai dari devisa di dalam negeri sehingga transaksi bisa seimbang antara supply dan demand," kata Sri Mulyani saat ditemui di Kementerian Keuangan, Kamis (20/9/2018).

Sri Mulyani juga memastikan pihaknya terus mengimbau para eksportir untuk melaksanakan transaksi yang berhubungan dengan kegiatan perusahaannya menggunakan rupiah. Dia mencontohkan, selama ini masih ada sejumlah perusahaan yang bertransaksi memakai dollar AS, padahal transaksi dilakukan dengan pihak ketiga yang berbasis di Indonesia.

"Seperti beberapa perusahaan pertambangan yang kontraktornya ternyata dibayar pakai dollar AS, padahal mereka adalah kontraktor dalam negeri," tutur Sri Mulyani.

Selain langkah-langkah tersebut, pemerintah masih akan mencari cara dan instrumen lain yang tujuannya mengurangi penggunaan dollar AS yang tidak perlu di dalam negeri. Dengan begitu, pemerintah bisa memperkuat cadangan devisa dan penerimaan devisa dari berbagai sektor juga dapat memperkuat kondisi ekonomi di dalam negeri.

Posisi cadangan devisa hingga akhir Agustus 2018 tercatat sebesar 117,927 miliar dollar AS. Posisi ini lebih rendah dibandingkan akhir Juli 2018 sebesar 118,3 miliar dollar AS . 

Cadangan devisa akhir Agustus setara dengan pembiayaan 6,8 bulan impor atau 6,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah dan masih ada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Industri Fintech Lending Rugi pada Awal 2024, Ini Sebabnya Menurut Asosiasi

Industri Fintech Lending Rugi pada Awal 2024, Ini Sebabnya Menurut Asosiasi

Whats New
Menteri Trenggono Minta Reklamasi PIK Pakai Sedimentasi Laut

Menteri Trenggono Minta Reklamasi PIK Pakai Sedimentasi Laut

Whats New
Tren dan Peluang Investasi Kripto, Indonesia Berpotensi Pimpin Pasar ASEAN

Tren dan Peluang Investasi Kripto, Indonesia Berpotensi Pimpin Pasar ASEAN

Spend Smart
Kredit BNI Tumbuh Jadi Rp 695,16 Triliun pada Kuartal I 2024, UMKM dan Konsumer Jadi Mesin Baru

Kredit BNI Tumbuh Jadi Rp 695,16 Triliun pada Kuartal I 2024, UMKM dan Konsumer Jadi Mesin Baru

Whats New
Elnusa dan Pertagas Siap Kerjakan Proyek Kolaborasi Infrastruktur Energi di Kandis Riau

Elnusa dan Pertagas Siap Kerjakan Proyek Kolaborasi Infrastruktur Energi di Kandis Riau

Whats New
Perluasan Sektor Kredit, 'Jamu Manis' Terbaru dari BI untuk Perbankan

Perluasan Sektor Kredit, "Jamu Manis" Terbaru dari BI untuk Perbankan

Whats New
Survei BI: Kebutuhan Pembiayaan Korporasi pada Kuartal I-2024 Meningkat

Survei BI: Kebutuhan Pembiayaan Korporasi pada Kuartal I-2024 Meningkat

Whats New
Stranas Bisnis dan HAM, Upaya Pemerintah Lindungi Pekerja dalam Praktik Bisnis

Stranas Bisnis dan HAM, Upaya Pemerintah Lindungi Pekerja dalam Praktik Bisnis

Whats New
Soal Boks Mainan Megatron 'Influencer' Rusak, Ini Penjelasan Bea Cukai dan DHL

Soal Boks Mainan Megatron "Influencer" Rusak, Ini Penjelasan Bea Cukai dan DHL

Whats New
Kredit Bank Jatim Naik 18,7 Persen Sepanjang Kuartal I-2024

Kredit Bank Jatim Naik 18,7 Persen Sepanjang Kuartal I-2024

Whats New
Menteri Trenggono Akui Sulit Cegah Penyelundupan Benih Lobster

Menteri Trenggono Akui Sulit Cegah Penyelundupan Benih Lobster

Whats New
Ormas Bakal Bisa Kelola Izin Tambang, Ini Alasan Bahlil

Ormas Bakal Bisa Kelola Izin Tambang, Ini Alasan Bahlil

Whats New
TRIS Bakal Bagikan Dividen Final, Simak Besarannya

TRIS Bakal Bagikan Dividen Final, Simak Besarannya

Whats New
Kenaikan BI Rate Tak Beri Dampak Langsung ke Industri Fintech Lending

Kenaikan BI Rate Tak Beri Dampak Langsung ke Industri Fintech Lending

Whats New
Menteri Trenggono Ungkap Ada 5 Perusaahan Vietnam yang Tertarik Investasi Benur

Menteri Trenggono Ungkap Ada 5 Perusaahan Vietnam yang Tertarik Investasi Benur

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com